Amien Rais: Koalisi Merah Putih Sempat Goyah

Suara.com - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais menceritakan partai-partai Koalisi Merah Putih sempat goyah. Itu lantaran mempersoalkan urusan bagi-bagi kursi pimpinan parlemen.

Cerita itu disampaikan Amien Rais dalam ceramah singkatnya di acara buka puasa bersama Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di kediaman Akbar Tandjung di Jalan Purnawarman, Jakarta, Jumat (19/6/2015) malam.

"Waktu KMP sedang solid-solidnya, ada dua partai yang mendapatkan selisih satu suara (dalam pemilu legislatif)," kata Amien Rais.

Hanya saja, Amien enggan menyebut dua partai yang dimaksud. Perbedaan satu suara tersebut berujung perdebatan dalam pembagian kursi pimpinan DPR dan MPR.

Partai yang memiliki satu suara lebih tinggi ingin mendapatkan dua kursi pimpinan parlemen. Sementara partai yang memiliki satu suara di bawahnya, tidak mau kalah ingin mendapatkan satu kursi.

"Padahal, sisa kursi yang bisa dibagi saat itu hanya dua. Golkar, PAN dan lainnya sudah dapat, dan yang dua partai ini harusnya dapat satu-satu," ujar Amien.

Partai yang memiliki satu suara lebih sedikit pun akhirnya tidak mendapatkan jabatan di pimpinan DPR dan MPR. "Mereka mengatakan, 'partai saya bisa pecah loh. Saya jual murah partai saya'. Gara-gara ini, KMP sempat goyah," kata Amien.

Faktanya dalam pemilihan pimpinan DPR dan MPR yang lalu, semua partai politik yang terafiliasi dalam KMP mendapatkan kursi pimpinan parlemen kecuali Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pimpinan DPR terdiri dari Setya Novanto (Golkar), Fadli Zon (Gerindra), Fahri Hamzah (PKS), Taufik Kurniawan (PAN), dan Agus Hermanto (Demokrat).

Sedangkan Pimpinan MPR terdiri dari Zulkifli Hasan (PAN), Mahyudin (Golkar), EE Mangindaan (Demokrat), Hidayat Nur Wahid (PKS) dan Oesman Sapta (DPD). PPP sendiri mengalami perpecahan dan terbagi dua kubu yakni kubu Romahurmuziy dan kubu Djan Faridz. Kubu Djan Faridz tetap bersama KMP, dan kubu Romahurmuziy memutuskan bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat sebagai parpol pendukung pemerintah. (Antara)