Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat menyampaikan pidato pembukaan Kongres IV PDI Perjuangan di Bali, Kamis (9/4/2015). [suara.com/Bagus Santosa]
Ketua Umum PDI Perjuangan (PDI) Megawati Soekarnoputri berharap tidak perlu ada lagi "koalisi-koalisian" seusai Pilpres 2014. Dia mengaku menginginkan seluruh koalisi yang ada, baik Koalisi Merah Putih (KMP) maupun Koalisi Indonesia Hebat (KIH), mendukung pemerintah.
Hal itu dikatakan Megawati setelah dirinya dilantik menjadi Ketua Umum PDIP periode 2015-2020, di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Denpasar, Kamis (9/4/2015).
"Tentunya (tergantung) keaktifan untuk saling bertemu secara lebih informal secara berkelanjutan. Sehingga bisa mensinergikan kami sebagai partai pengusung dan pemerintah yang menang, meski ada sebutan Koalisi Merah Putih (KMP)," katanya.
Lebih dari itu, Megawati menyebutkan bahwa selama ini, komunikasi antara kedua kubu ini sendiri masih kerap dilakukan. Harapannya, ada persamaan persepsi di antara kedua koalisi tersebut.
"Tapi kita sering menjadi kesatuan dan menjadi cair dalam lobi yang dilakukan demikian. Sebenarnya masalah waktu saja. Tentu kalau mereka (KMP) akan datang, kami selalu membuka diri. Yang penting, ada persepsi yang sama bagi kami yang disebut KIH dan mereka yang disebut KMP," ujarnya.
"Yang penting (adalah) berjalannya pemerintahan yang efektif bagi masyarakat Indonesia," tandasnya.
Hal itu dikatakan Megawati setelah dirinya dilantik menjadi Ketua Umum PDIP periode 2015-2020, di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Denpasar, Kamis (9/4/2015).
"Tentunya (tergantung) keaktifan untuk saling bertemu secara lebih informal secara berkelanjutan. Sehingga bisa mensinergikan kami sebagai partai pengusung dan pemerintah yang menang, meski ada sebutan Koalisi Merah Putih (KMP)," katanya.
Lebih dari itu, Megawati menyebutkan bahwa selama ini, komunikasi antara kedua kubu ini sendiri masih kerap dilakukan. Harapannya, ada persamaan persepsi di antara kedua koalisi tersebut.
"Tapi kita sering menjadi kesatuan dan menjadi cair dalam lobi yang dilakukan demikian. Sebenarnya masalah waktu saja. Tentu kalau mereka (KMP) akan datang, kami selalu membuka diri. Yang penting, ada persepsi yang sama bagi kami yang disebut KIH dan mereka yang disebut KMP," ujarnya.
"Yang penting (adalah) berjalannya pemerintahan yang efektif bagi masyarakat Indonesia," tandasnya.
Tag
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Tak Mau Naikkan Tarif Listrik Meski Subsidi Berkurang
-
Ratu Tisha Lengser: Apa yang Sebenarnya Terjadi di Balik Layar PSSI?
-
Istana Tanggapi Gerakan 'Stop Tot Tot Wuk Wuk' di Media Sosial: Presiden Aja Ikut Macet-macetan!
-
Emil Audero Jadi Kunci! Cremonese Bidik Jungkalkan Parma di Kandang
-
DPR Usul Ada Tax Amnesty Lagi, Menkeu Purbaya Tolak Mentah-mentah: Insentif Orang Ngibul!
Terkini
-
Viral! Wali Kota Jakarta Pusat Hampir Kena Tipu Modus Pemindahan KTP Elektronik ke KTP Digital
-
Cemburu Istri Dituduh Selingkuh, Terkuak Motif Pria di Cakung Bakar Rumah
-
Pemprov Sumut Beri SPP Gratis, Internet Gratis, Pelatihan Tenaga Pengajar
-
Daftar 17 Hari Libur Nasional 2026 Resmi Berdasarkan SKB 3 Menteri
-
Pendidikan Ketua PBNU Gus Fahrur, Sebut Food Tray MBG Mengandung Babi Boleh Dipakai setelah Dicuci
-
Cinta Segitiga Berujung Maut: Pemuda Cilincing Tewas Ditikam Pisau 30 Cm oleh Rival Asmara
-
Narasi Prabowo - Gibran Dua Periode Disorot: Orientasi Kekuasaan Jauh Lebih Dominan?
-
Imbas Pasutri di Cakung Ribut: Rumah Ludes Dibakar, Suami Dipenjara, Istri-Mertua Luka-luka!
-
Rocky Gerung Bongkar Borok Sistem Politik!
-
Wahyudin Moridu Ternyata Mabuk saat Ucap 'Mau Rampok Uang Negara', BK DPRD Gorontalo: Langgar Etik!