Suara.com - Tiga Fraksi menolak Usulan Program Pembangunan Daerah Pemlihan (UP2DP) alias Dana Aspirasi Daerah Pemilihan (Dapil). Hal itu terpantau dari rapat Pleno Badan Legislasi (Baleg) DPR.
"Setelah bersama-bersama kita dengarkan pendapat dan kita sudah melakukan lobi-lobi. Dari PDI Perjuangan, Nasdem dan Hanura menolak. Apakah ini diteruskan (Paripurna)?" kata Ketua Baleg sesaat sebelum menutup rapat, Selasa (23/6/2015).
Meski ada tiga fraksi yang menolak, seluruh peserta rapat tetap setuju untuk dibahas lagi di paripurna.
"Yang setuju menandatangani dan dinyatakan rapat ditutup," kata Sareh.
Dalam rapat kali ini, PKS, PKB, PPP, Golkar, Gerindra dan Demokrat serta PAN menyetujui usulan peraturan DPR ini. Namun, PAN menyatakan setuju dengan catatan dilakukan sosialisasi.
PDI Perjuangan berubah haluan. Sebelumnya, fraksi ini menyatakan menunggu sikap pemerintah sebelum menyatakan sikap. Namun, kini PDI Perjuangan tegas menolak peraturan DPR tersebut.
Adapun alasan penolakan PDI Perjuangan waktu penerbitan peraturan ini belum tepat dan tidak sejalan dengan konsistensi pemilu yang proporsional tertutup.
"Kami menilai ini belum matang," kata Anggota Baleg dari Fraksi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Wamenkomdigi: Pemerintah Harus Hadir untuk Memastikan AI Jadi Teknologi yang Bertanggung Jawab
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka KPK! Kemendagri Siapkan Pengganti Sementara
-
Pramono Anung Rombak Birokrasi DKI: 1.842 Pejabat Baru, Janji Pelayanan Publik Lebih Baik
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka, PKB Proses Status Kader Abdul Wahid Secara Internal
-
Raperda KTR DKI Disahkan! Ini Titik-Titik yang Dilarang untuk Merokok dan Jual Rokok
-
BNN Gerebek Kampung Bahari, 18 Orang Ditangkap di Tengah Perlawanan Sengit Jaringan Narkoba
-
KPK Kejar Korupsi Whoosh! Prabowo Tanggung Utang, Penyelidikan Jalan Terus?
-
Ahli Hukum Nilai Hak Terdakwa Dilanggar dalam Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur
-
Cak Imin Instruksikan BGN Gunakan Alat dan Bahan Pangan Lokal untuk MBG
-
MRT Siapkan TOD Medan Satria, Bakal Ubah Wajah Timur Jakarta