Suara.com - Tiga Fraksi menolak Usulan Program Pembangunan Daerah Pemlihan (UP2DP) alias Dana Aspirasi Daerah Pemilihan (Dapil). Hal itu terpantau dari rapat Pleno Badan Legislasi (Baleg) DPR.
"Setelah bersama-bersama kita dengarkan pendapat dan kita sudah melakukan lobi-lobi. Dari PDI Perjuangan, Nasdem dan Hanura menolak. Apakah ini diteruskan (Paripurna)?" kata Ketua Baleg sesaat sebelum menutup rapat, Selasa (23/6/2015).
Meski ada tiga fraksi yang menolak, seluruh peserta rapat tetap setuju untuk dibahas lagi di paripurna.
"Yang setuju menandatangani dan dinyatakan rapat ditutup," kata Sareh.
Dalam rapat kali ini, PKS, PKB, PPP, Golkar, Gerindra dan Demokrat serta PAN menyetujui usulan peraturan DPR ini. Namun, PAN menyatakan setuju dengan catatan dilakukan sosialisasi.
PDI Perjuangan berubah haluan. Sebelumnya, fraksi ini menyatakan menunggu sikap pemerintah sebelum menyatakan sikap. Namun, kini PDI Perjuangan tegas menolak peraturan DPR tersebut.
Adapun alasan penolakan PDI Perjuangan waktu penerbitan peraturan ini belum tepat dan tidak sejalan dengan konsistensi pemilu yang proporsional tertutup.
"Kami menilai ini belum matang," kata Anggota Baleg dari Fraksi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO