Suara.com - Polemik Program Pembangunan Daerah Pemilihan (P2DP) atau dikenal sebagai dana aspirasi DPR tengah menjadi sorotan masyarakat Indonesia. Bagaimana tidak, dana yang diusulkan teramat besar, yakni Rp20 miliar untuk setiap anggota dewan.
Topik tersebut diangkat dalam diskusi bertajuk "Dana Amunisi DPR" yang diselenggarakan di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, hari Sabtu (20/6/2015). Diskusi mempertemukan dua kubu DPR. Satu kubu mendukung adanya dana aspirasi sebesar Rp20 miliar, sementara kubu lainnya tidak.
Anggota Komisi XI DPR RI fraksi Partai Golkar Muhammad Misbakhun menegaskan, dirinya tidak mempersoalkan adanya anggota dewan yang tidak setuju dengan adanya dana aspirasi.
"Kalau ada yang menolak dana aspirasi silakan, misal Nasdem mau menolak ya silahkan," ujar Misbakhun ketika diskusi, Jakarta Pusat, Sabtu (20/6/2015).
Ia meyakini, fraksi di DPR yang menolak usulan dana aspirasi akan merasakan dampaknya pada pemilihan umum tahun 2019 mendatang. Misbakhun bahkan berani memastikan, partai yang tidak sejalan dengan usulan dana P2DP akan menurun suaranya.
"Lihat saja nanti di pemilu 2019, siapa yang suaranya tergerus. Dan siapa yang tidak lagi dapat kepercayaan rakyat," kata dia.
Mendengar komentar dari Misbakhun, membuat anggota DPR RI dari Fraksi Nasdem Jhonny G Plate naik pitam, ia bahkan tak khawatir dengan perkataan politisi Partai Golkar yang mengatkan suara Nasdem akan tergerus pada pemilu 2019.
"Sialhkan saja dilihat, Nasdem kan masih ada di DPR," jelasnya.
Jhonny mengharapkan, rekan-rekannya yang berada di DPR untuk tidak melanjutkan usulan yang dinilai akan sia-sia. Ia juga meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) untuk bisa menolak wacana tersebut.
"Ini mubazir gak perlu diteruskan, (usulan dana aspirasi), akan ada satu bahaya itu di APBN 2016," kata Jhonny.
Sebagai informasi, usulan dana aspirasi merupakan inisiatif anggota DPR RI. Sejauh ini, Fraksi Nasdem dan Hanura menolak rencana tersebut.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Sambut Putusan MK, Kubu Mariyo: Kemenangan Ini Milik Seluruh Rakyat Papua!
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD