Suara.com - Partai Nasdem bakal meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak dana aspirasi Rp11,2 triliun pada APBN 2016.
Sekjen Patrice Rio Capella mengungkapkan, permintaan itu akan disampaikan dalam forum pertemuan antara partai pendukung pemerintah dengan Jokowi yang bakal digelar pekan ini.
Patrice juga mengatakan tak mempersoalkan jika nantinya berbeda pendapat dengan partai pendukung pemerintah lainnya, termasuk PDI Perjuangan.
“Pasti akan kita diskusikan dan pasti akan ada timbul kesepakatan, kalau ada yang tidak sepakat dengan Nasdem ya ngga apa-apa,” kata Patrice yang dihubungi suara.com, Senin (22/6/2015).
Nasdem menginginkan dana itu dialokasikan buat infrastruktur, pertanian dan transportasi yang jadi fokus pembangunan.
Dia menyebutkan kalau dana aspirasi tersebut tak ingin berakhir dengan menjadi polemik di masyarakat.
“Jangan sampai jadi sorotan tajam publik,” ujar Patrice lagi.
Seperti diberitakan s, Badan Anggaran (Banggar) DPR meminta dana aspirasi daerah pemilihan (dapil) ditambah hingga Rp20 miliar per anggota per tahun. Total dana aspirasi tersebut akan mencapai sekitar Rp11,2 triliun jika diperuntukkan bagi seluruh anggota DPR.
Dari seluruh fraksi, baru Nasdem dan Demokrat yang menyatakan tegas menolak dana aspirasi tersebut.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
-
Prabowo Tunjuk Juda Agung jadi Wamenkeu, Adies Kadir Resmi Jabat Hakim MK
-
Lakukan Operasi Senyap di Bea Cukai, KPK Amankan 17 Orang
-
Juda Agung Tiba di Istana Kepresidenan, Mau Dilantik Jadi Wamenkeu?
-
Viral Dugaan Penganiayaan Mahasiswa, UNISA Tegaskan Sanksi Tanpa Toleransi
Terkini
-
Refleksi Aksi Kamisan ke-896: Masalah Bangsa Tak Bisa Dijawab dengan Joget Gemoy!
-
Siapkan Payung Saat Ramadan, BMKG Sebut Cuaca Ekstrem Berlanjut di Sebagian Besar Indonesia
-
Kemenkes Minta Jangan Lagi Ributkan BPJS PBI: RS Harus Tetap Layani Pasien
-
Kemenko Kumham Imipas Sebut Perlu Sinkronisasi Regulasi dalam Penyelesaian Overstaying Tahanan
-
7 Fakta Bencana Tanah Bergerak di Tegal, 804 Warga Mengungsi
-
Pakar Teknik Ingatkan Program Gentengisasi Prabowo Tak Bisa Dipukul Rata
-
Pemanasan Global Ubah Cara Atmosfer Mengurai Gas Rumah Kaca: Apa Dampaknya?
-
Respons Kritik soal Pengangkatan jadi Hakim MK, Adies Kadir: Bisa Tanya ke DPR
-
Lantai Dapur Ambrol ke Sungai, Warga Kutawaringin Ditemukan Tak Bernyawa Usai 4 Hari Pencarian
-
Ramai BPJS PBI Nonaktif, Menkes Sebut Solusi Masih Dibahas Pemerintah