Pilkada Serentak Diminta Ditunda, Rapat Gabungan Memanas

Suara.com - Ketua Komisi III DPR Azis Syamsuddin meminta Pilkada serentak Desember 2015 ditunda. Sebab, anggaran pengamanan pelaksanaan Pilkada serentak sebesar Rp1,07 triliun belum cair seutuhnya.

"Apabila dalam waktu tertentu Polri tidak disiapkan anggaranya maka kami menyarankan untuk menunda pelaksanaan Pilkada hingga adanya persiapan anggaran bagi polri," kata Azis dalam rapat gabungan Komisi II dan Komisi III membahas pelaksanaan Pilkada serentak di DPR, Kamis (25/6/2015).

Menurut Politisi Golkar ini, hingga saat ini sebagai mitra komisi Polri belum ada melakukan pembahasan soal anggaran pengamanan Pilkada serentak ini. Sebab, tambahnya, untuk pengajuan penambahan anggaran hanya bisa dilakukan di pembahasan APBN 2016.

"Kita harus sepakati dari 269 kabupaten/kota untuk menyanggupi angggaran pengamanan. Pengajuan anggaran baru diajukan di 2016, sedangkan 2015 belum ada pengajuan anggaran untuk pengamanan Pilser dari APBN 2015," katanya.

"Sehingga, penundaan pelaksanaan Pilkada hingga 2016, sembari mengusulkan pembahasan anggaran APBN 2016. Tetapi bila ada anggaran lainnya, maka itu kami serahkan sepenuhnya kepada pak Mendagri," ujarnya.

Menanggapi itu, Anggota Komisi III DPR RI, Akbar Faisal meminta tidak perlu adanya penundaan terhadap pelaksaan Pilkada serentak. Sebab, dari penyampaian lima mitra komisi II dan III, yakni KPU, Bawaslu, Kejaksaan, Kepolisian, dan Kemendagri, tidak ada pernyataan soal ketidaksiapan.

"Mendagri menyatakan siap, kedua Kapolri, pak Putut menjelaskan siap ada anggaran, pak kapolri menjelaskan menurunkan setengah dan menyatakan siap. Jaksa Agung bagian dari Gakumdu menyatakan siap. KPU siap kan. Kalau ribut-ribut yang dikhawatirkan itu hanya pendukung dua belah pihak (PPP-Golkar) saja, karena tidak ada partai lain yang ribut," kata dia.

Akbar menjelaskan, jika ada kekurangan untuk pengamanan Polri yaitu sebesar Rp700 miliar, bisa dicarikan solusi secara cepat.

"Kurang Rp700 miliar, kita negara besar, gampang saja. Dan sebenarnya clear, singkat cerita semuanya siap. Tidak ada yang menjadi masalah. Kita awasi saja," ujarnya.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Azis Syamsuddin langsung menanggapi pernyataan politikus Nasdem tersebut. Dia mempertanyakan, yang dimaksud dengan mudahnya mencari kurangnya anggaran itu seperti apa?

"Dalam pembahasan anggaran sudah selesai. Kalau dianggap gampang gimana caranya pengajuan anggaran (2015)? Coba saya diajarkan, kecuali bisa mengatur keuangan di luar Undang-Undang (UU)," tegas dia.

Azis juga menanggapi tudingan Partai Golkar yang menuding keinginan ditundanya Pilkada serentak ini karena urusan partainya.

"Mengenai (tudingan) pak Akbar yang memang saya dari Golkar tapi kali ini saya menanyakan kesiapan Kapolri yang kekurangan anggaran, jadi ini bukan soal urusan partai, saya bisa saja menuntut anda. Jelas agenda ini agenda rapat gabungan untuk urusan negara," kata Azis.