Suara.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyebut sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menolak usulan revisi Undang-undang Korupsi sebagai penakut.
"Sama juga Jokowi takut, dibikin takut sama orang yang nggak jelas. Nggak mau menyelesaikan masalah nasional," kata Kader PKS tersebut di Gedung DPR Senayan, Jakarta Selatan, Jumat(26/6/2015).
Menurutnya, Jokowi berkelit untuk tidak menyetujui perevisian UU KPK semata-mata untuk pencitraan dirinya saja.
Fahri berharap, agar Jokowi dapat menjelaskan dengan gamblang kepada masyarakat terkait mengapa usulan revisi tersebut dilakukan.
"Jokowi lebih mementingkan pencitraan daripada menyelesaikan masalah nasional. Ini bulan puasa, kembali pada jati diri. Ngomong apa adanya jangan bicara di belakang, nggak bagus. Dia cuma mau dipuji-puji saja, itu tidak bisa menyelesaikan masalah nasional," kata Fahri kesal.
Oleh karena itu, dia juga mendesak pihak kepolisian untuk membuka secara jelas terkait sejumlah penyidik kepolisian yang mengundurkan diri dari KPK.
Hal yang sama juga diminta kepada pihak kejaksaan agar meneliti lebih jauh tentang hal-hal yang terjadi di KPK.
"Polisi juga begitu, omong yang baik, apa yang terjadi dengan penyidik yang lari ke kepolisian diam-diam itu. Apa yang terjadi dengan polisi yang ke KPK itu. DPR membaca itu, jadi Indonesia harus diselesaikan masalahnya bukan kita lari dari suatu masalah menuju ke pencitraan ke pencitraan lainnya," tutupnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Bedak Apa yang Bikin Muka Glowing? Ini 7 Rekomendasi Andalannya
- 7 Sepatu Running Adidas dengan Sol Paling Empuk dan Stabil untuk Pelari
- Pendidikan dan Karier Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardhianto yang Meninggal Dunia
Pilihan
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
-
Liburan Keluarga Berakhir Pilu, Bocah Indonesia Ditabrak Mati di Singapura
-
Viral Oknum Paspampres Diduga Aniaya Driver Ojol di Jakbar, Dipicu Salah Titik dan Kata 'Monyet'
-
Hasil Rapat DPR: Pasien PBI BPJS Tetap Dilayani, Pemerintah Tanggung Biaya Selama 3 Bulan
-
OJK Bongkar Skandal Manipulasi Saham, PIPA dan REAL Dijatuhi Sanksi Berat
Terkini
-
Ibu Korban Kecelakaan Maut di Singapura Masih Dirawat Intensif, Pengemudi Resmi Ditahan
-
Fakta Baru Kasus Pria Dikira Panggul Mayat, Biawak Gagal Dijual Dibawa Pulang Jalan Kaki
-
Terima Aspirasi Amnesty, DPD RI Dorong Penyelesaian Damai Konflik dan Penguatan HAM di Papua
-
Amnesty Internasional Laporkan Tragedi Gearek ke DPD: Heli Militer Diduga Serang Pemukiman
-
Pimpinan DPD RI soal Laporan Tragedi Gearek: Kekerasan di Papua Bukan Lagi Rahasia Umum!
-
Sempat Dinonaktifkan, Mensos Pastikan BPJS PBI 106 Ribu Pasien Katastropik Aktif Otomatis
-
Hampir Separuh Laut Dunia Kini Tercemar Sampah: Apa yang Bisa Dilakukan?
-
Pelajar Tewas Gegara Jalan Berlubang di Matraman, Polisi Dalami Faktor Infrastruktur
-
Gandeng Badan Gizi Nasional, Pramono Anung Bidik Investasi SDM Lewat MBG
-
Trump Undang RI Hadiri Pertemuan Perdana Board of Peace, Prabowo Datang?