Suara.com - Bank-bank di Yunani akan tetap ditutup sampai Senin (13/7/2015) pekan depan untuk melakukan 'konsolidasi' menyusul hasil referandum yang menolak talangan dari Eropa. Kementerian Keuangan Yunani menyebut langkah tersebut diambil karena pemerintah berpacu untuk datang dengan proposal baru yang akan disajikan kepada kreditor di menit-menit terakhir guna menghindari keluar dari zona euro.
"Libur bank diperpanjang sampai dengan 13 Juli," kata kementerian keuangan dalam pernyataannya, Rabu (8/7/2015). Sebuah sumber kementerian juga mengatakan, batas penarikan akan tetap tidak berubah.
Bank-bank telah ditutup sejak 28 Juni, dengan penarikan oleh warga Yunani dibatasi sampai 60 euro (66 dolar AS) untuk mencegah kekurangan likuiditas, setelah pemerintah menyerukan referendum tentang persyaratan kreditor Uni Eropa-IMF untuk dana talangan (bailout) internasional.
Referendum itu menghasilkan 61 persen warga Yunani menolak proposal dana talangan terbaru kreditor, memperburuk hubungan antara Athena dan banyak mitranya di Eropa.
Berbicara di hadapan Parlemen Eropa pada Rabu pagi, Perdana Menteri Alexis Tsipras berjanji untuk menyajikan rencana reformasi "kredibel" sebelum batas waktu Kamis yang ditetapkan oleh para pemimpin Eropa yang jengkel.
Pemerintah Yunani telah berjanji untuk memulai reformasi pensiun dan pajak pekan berikutnya, seperti yang dituntut oleh kreditor, dengan imbalan pinjaman tiga tahun untuk menyeret sistem keuangannya kembali dari ambang kehancuran.
"Besok kita akan secara terbuka mengajukan proposal kami dengan reformasi terpercaya dalam upaya mencapai apa yang telah kita sebut kompromi jujur," Tsipras mengatakan kepada Presiden Yunani Prokopis Pavlopoulos setelah kembali dari Strasbourg.
Sebagai imbalannya, Tsipras mengatakan ia mencari "janji yang jelas" pada pendanaan dan pengurangan utang publik Yunani yang menghancurkan.
Kontrol modal telah mempertahankan bank-bank Yunani berjalan tetapi pihak berwenang telah kesulitan untuk mempertahankan pasokan ATM dengan uang tunai dan hambatan tambahan untuk impor telah menyebabkan kekhawatiran kekurangan barang dan obat-obatan. (Antara/AFP)
Tag
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT