Ogah Masuk Gorong-gorong Mirip Jokowi, Pramono: Yang Bekerja Otaknya

Suara.com - Di tengah aksi kerja bakti massal yang digelar serentak di seluruh penjuru ibu kota, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menunjukkan pemisahan yang jelas antara aksi simbolis dan efektivitas manajerial.

Dalam sebuah momen yang menarik perhatian di Cipinang Melayu, Jakarta Timur, Pramono secara terbuka menyatakan enggan melakukan aksi masuk ke dalam gorong-gorong, sebuah tindakan yang selama ini sering identik dengan citra pemimpin yang turun ke lapangan secara fisik sebagaimana era Gubernur Joko Widodo (Jokowi) dulu.

Pramono menekankan bahwa dirinya adalah produk dari sistem teknokrasi yang lebih mengedepankan perencanaan matang dan kerja otak daripada sekadar aksi visual di depan kamera.

Pernyataan ini muncul saat dirinya mendampingi mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK), yang turut hadir dalam kegiatan tersebut.

"Tadi, saya sambil bercanda sama Pak JK 'Pak JK, kita ini dibesarkan dalam teknokrasi. Pasti Pak JK dan saya tak mau masuk gorong-gorong, tapi yang bekerja adalah pikiran dan otaknya'. Pak JK ketawa," kata Pramono kepada wartawan di sela aksi kerja bakti massal di Cipinang Melayu, Jakarta Timur, Minggu (8/2/2026).

Teknokrasi vs Populisme Visual

Pramono tampaknya ingin menggeser paradigma bahwa seorang pemimpin tidak harus kotor secara fisik untuk membuktikan bahwa ia bekerja. Baginya, risiko melakukan aksi tersebut justru bisa memicu reaksi yang tidak diinginkan dari media.

Pramono yang berdiri tepat di samping Jusuf Kalla itu mengatakan bahwa dirinya bisa saja masuk ke dalam gorong-gorong, namun risikonya akan ditertawai wartawan.

"Sekali-sekali Gubernur DKI, masuk gorong-gorong, saya mau aja Pak, tapi nanti wartawan malah kaget, kalau saya masuk gorong-gorong," ujar Pramono berkelakar.

Baca Juga: Pramono Targetkan Inflasi Jakarta 2026 Jinakkan Angka Nasional

Meski enggan masuk ke saluran air secara langsung, Pramono membuktikan kekuatannya dalam menggerakkan mesin birokrasi.

Skala kerja bakti massal yang dipimpinnya kali ini tergolong masif dan melibatkan ratusan ribu personel gabungan serta partisipasi aktif dari berbagai lapisan masyarakat.

Mobilisasi Massal di 267 Kelurahan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam kerja bakti massal itu menerjunkan sebanyak 171.134 petugas gabungan serta potensi masyarakat. Angka ini menunjukkan koordinasi yang luas di seluruh wilayah administratif Jakarta.

Pramono menjelaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremoni, melainkan gerakan serentak untuk memastikan Jakarta siap menghadapi tantangan lingkungan, terutama pascabanjir.

"(Melaksanakan kerja bakti) Di 44 kecamatan, 267 kelurahan dan juga tentunya ada partisipasi dari BUMD, masyarakat, perusahaan, dan sebagainya. Dan sekarang ini secara serentak dilakukan bersih-bersih Jakarta. Jumlah yang terlibat secara keseluruhan adalah 171.134 orang," kata Pram.