Suara.com - Ketua DPR Setya Novanto menilai ada menteri yang menjadi catatan dan perlu direshuffle. Hal itu dilihat dari penilaian delapan bulan pemerintahan ini bekerja.
"Tentu di dalam hal delapan bulan bekerja, DPR menilai ada beberapa menteri yang perlu dilakukan (reshuffle). Ada yang kinerja baik, penyerapannya kurang. Ada yang pencitraannya baik tapi kinerjanya kurang. Ini tentu jadi perhatian dan jadi evaluasi presiden," kata Setya di DPR, Senin (27/7/201).
Menurutnya, reshuffle adalah hak prerogatif presiden. Hal itu merupakan hak sepenuhnya presiden. Dia menambahkan, nama-nama menteri yang akan diganti pun sudah dievaluasi presiden.
"Tentu kita harap pihak yang direshuffle sudah menjadi evaluasi presiden dan tentu sangat hati-hati presiden di dalam memilih ini. Dan, ini ada di saku presiden," ujarnya.
Harapannya, menteri baru yang terpilih bisa melanjutkan program Presiden Jokowi yang bisa memberikan kontribusi untuk pemerintahan ini yang bersisa empat tahun lagi.
"Karena dalam tinggal empat tahun ini bia memberikan kontribusi yang besar bagi bangsa dan negara supaya pihak-pihak yang akan dijadikan menteri baru menjadi pilihan presiden yang baik dan jadi evaluasi yang baik," kata politisi Golkar ini.
Berita Terkait
-
Saleh Daulay: Reshuffle Kabinet Hak Konstitusional Presiden Prabowo
-
Isu Kocok Ulang Kabinet Mencuat, Bahlil Lahadalia Siap Digeser?
-
Mensesneg Tegaskan Belum Ada Rencana Reshuffle Kabinet Prabowo
-
Prabowo Diprediksi Reshuffle Usai Evaluasi saat Retret, Siapa saja Menteri Layak Diganti?
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
Terpopuler
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- 4 Pilihan HP OPPO 5G Terbaik 2026 dengan RAM Besar dan Kamera Berkualitas
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- Bojan Hodak Beberkan Posisi Pemain Baru Persib Bandung
Pilihan
-
Sah! Komisi XI DPR Pilih Keponakan Prabowo Jadi Deputi Gubernur BI
-
Hasil Akhir ASEAN Para Games 2025: Raih 135 Emas, Indonesia Kunci Posisi Runner-up
-
5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
-
Promo Suuegeerr Alfamart Jelang Ramadan: Tebus Minuman Segar Cuma Rp2.500
-
Menilik Survei Harvard-Gallup: Bahagia di Atas Kertas atau Sekadar Daya Tahan?
Terkini
-
Akankah Rocky Gerung Hadir? Polda Metro Tunggu Kedatangannya Terkait Kasus Ijazah Palsu Jokowi
-
Jaga Marwah Non-Blok, Connie Ingatkan Presiden Tak Sembarang Bayar Iuran Dewan Perdamaian
-
Pura-pura Jadi Kurir Ekspedisi, Dua Pengedar Narkoba di Tangerang Tak Berkutik Diciduk Polisi
-
Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Minta Bos Maktour Tetap di Indonesia
-
Diperiksa KPK, Bos Maktour Tegaskan Pembagian Kuota Haji Wewenang Kemenag
-
KPK Endus Peran Kesthuri Jadi Pengepul Uang Travel Haji untuk Pejabat Kemenag
-
Hikmahanto Soroti Risiko Gabung Dewan Perdamaian: Iuran Rp16,9 T hingga Dominasi Trump
-
Pemulihan Listrik Pascabencana di Tiga Provinsi Sumatera Capai 99 Persen
-
Bantah Pertemuan Rahasia dengan Google, Nadiem: Saya Lebih Sering Ketemu Microsoft
-
Untung Rugi RI Masuk Dewan Perdamaian Trump: Bisa 'Jegal' Keputusan Kontroversial?