Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan ada sebuah lembaga Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) tidak berfungsi dengan baik meskipun banyak orang pintar yang bekerja di lembaga tersebut.
“Paling idle (tak bergerag) itu BPPT, banyak doktor, kantor sepi, baca koran. Hanya pembenaran terjadi, cuma katakan oh benar kayak kasus busway, tapi masuk penjara juga,” kata JK saat memberikan arahan pejabat di Kantor Bappenas, Rabu (29/7/2015).
Padahal, menurut JK lembaga tersebut memiliki ilmuwan dan akademisi hebat yang dapat mengembangkan proyek-proyek yang sedang digarap pemerintah. Dia juga menyebut pemberdayaan ilmuwan atau akademisi yang berada dalam BPPT masih sangat minim dalam pembangunan proyek di dalam negeri.
JK bahkan mengaitkan kepasifan BPPT dengan proyek bus Transjakarta yang bermasalah dan menyebabkan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono dipenjara. Dalam kasus tersebut, JK melihat BPPT hanya melakukan pembenaran terhadap langkah Udar.
JK khawatir, jika ilmuwan atau akademisi yang ada di dalam negeri, termasuk yang ada di dalam BPPT ilmunya bisa luntur.
"BPPT itu bisa hilang ilmunya karena doktor-doktor tidak pernah dipakai. Kalau di sini ada konsep tahun 80-an dipakai untuk 2015. Seharian saya diskusi dengan Pak Presiden. Saya bilang otak dan otot harus bekerja dengan baik sesuai prinsip pokok, pertumbuhan, pemerataan, dan kesinambungan," katanya.
Oleh sebab itu, JK meminta kepada para pejaba tdan staf di Bappenas agar jangan pernah berhenti belajar dan terus mengembangkan ilmunya. Pasalnya, teknologi selalu mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan zaman.
"IT itu tiap 1,5 tahun perkembangannya 100 persen. HP kita tipis tapi kekuatannya lebih besar. Engineering berkembang 100 persen tiap 5 tahun. Sekarang rumah ringan, jalan tol gampang. Artinya begitu Anda tidak belajar, hilang ilmu itu," kata JK.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
OTW Lampung Pakai Outfit 'Gajah', PSI Tegaskan Jokowi Tak Lagi di Partai Lama
-
Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan
-
Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya