Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan soal jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan, dia meminta semua pihak bertanya kepada Presiden Joko Widodo.
"Tanya Presiden sekarang. Itu hak prerogatif Presiden," kata Luhut setelah dilantik Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta, Rabu (12/8/2015).
Ia mengisyaratkan tidak berkeberatan jika jabatan Kepala Staf Kepresidenan dia rangkap, namun bukan ditentukan atas keinginannya, melainkan menjadi wewenang Presiden.
"Ya masa pengennya saya, tanya Presidenlah. Materinya kan itu-itu saja sih. Pertimbangannya tanya saja Bapak Presiden," katanya.
Pengganti Tedjo Edhy Purdijatno ini mengaku baru diberitahu soal pelantikannya Rabu pagi.
Luhut berjanji untuk sering berkoordinasi dengan kementerian di bawah koordinasinya.
"Saya kira banyak, nanti saya akan koordinasi dengan kementerian-kementerian yang ada di bawah Polhukam nanti di dalam, karena saya paham ekonomi tentunya akan saya kaitkan dengan ekonomi dan hukum," kata Luhut.
Dia mengaku belum berkomunikasi dengan Tedjo mengenai serah terima jabatan. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing
-
Sekolah Rakyat Tuban Tunjukkan Dampak Positif, Sekolah Permanen Disiapkan