Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan soal jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan, dia meminta semua pihak bertanya kepada Presiden Joko Widodo.
"Tanya Presiden sekarang. Itu hak prerogatif Presiden," kata Luhut setelah dilantik Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta, Rabu (12/8/2015).
Ia mengisyaratkan tidak berkeberatan jika jabatan Kepala Staf Kepresidenan dia rangkap, namun bukan ditentukan atas keinginannya, melainkan menjadi wewenang Presiden.
"Ya masa pengennya saya, tanya Presidenlah. Materinya kan itu-itu saja sih. Pertimbangannya tanya saja Bapak Presiden," katanya.
Pengganti Tedjo Edhy Purdijatno ini mengaku baru diberitahu soal pelantikannya Rabu pagi.
Luhut berjanji untuk sering berkoordinasi dengan kementerian di bawah koordinasinya.
"Saya kira banyak, nanti saya akan koordinasi dengan kementerian-kementerian yang ada di bawah Polhukam nanti di dalam, karena saya paham ekonomi tentunya akan saya kaitkan dengan ekonomi dan hukum," kata Luhut.
Dia mengaku belum berkomunikasi dengan Tedjo mengenai serah terima jabatan. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
Pilihan
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
-
Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
-
Tak Tayang di TV Lokal! Begini Cara Nonton Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17
Terkini
-
Dorong Kedaulatan Digital, Ekosistem Danantara Perkuat Infrastruktur Pembayaran Nasional
-
AJI Gelar Aksi Solidaritas, Desak Pengadilan Tolak Gugatan Mentan Terhadap Tempo
-
Temuan Terbaru: Gotong Royong Lintas Generasi Jadi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045
-
PSI Kritik Pemprov DKI Pangkas Subsidi Pangan Rp300 Miliar, Dana Hibah Forkopimda Justru Ditambah
-
Penerima Bansos di Jakarta Kecanduan Judi Online, DPRD Minta Pemprov DKI Lakukan Ini!
-
Pecalang Jakarta: Rano Karno Ingin Wujudkan Keamanan Sosial ala Bali di Ibu Kota
-
5 Fakta OTT KPK Gubernur Riau Abdul Wahid: Barang Bukti Segepok Uang
-
Di Sidang MKD: Ahli Sebut Ucapan Ahmad Sahroni Salah Dipahami Akibat Perang Informasi
-
TKA 2025 Hari Pertama Berjalan Lancar, Sinyal Positif dari Sekolah dan Siswa di Seluruh Indonesia
-
Aktivis Serukan Pimpinan Pusat HKBP Jaga Netralitas dari Kepentingan Politik