Wakil Ketua DPR Fadli Zon [suara.com/Tri Setyo]
Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra Fadli Zon menilai keputusan reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Joko Widodo sudah terlambat.
"Menurut pendapat spontan saya sih ini a little too late, jadi ini agak terlambat. Harusnya, reshuffle dilakukan beberapa waktu lalu, terkait dengan sejumlah menteri yang disoroti di bidang ekonomi," kata Fadli di gedung Nusantara III, DPR, Rabu (12/8/2015).
Tapi, Fadli mengakui enam menteri yang dilantik Jokowi mempunyai track record yang baik.
"Tetapi reshuffle ini sangat tanggung sebetulnya. Jadi serba tambal sulam kalau kita lihat. Apalagi yang diganti ini lebih banyak menko, bukan menteri teknis," tambahnya.
Menurutnya masalah ekonomi Indonesia lebih banyak berada di kementerian teknis, dibandingkan kementerian koordinasi.
"Padahal kalau kita mau lihat, masalah ekonomi itu lebih banyak di kementerian teknis. Kecuali Kemenko ini mampu melakukan koordinasi. Misalnya kementerian di bidang ekonomi, justru kebijakan-kebijakannya tidak mendukung stimulus perkembangan ekonomi," kata Wakil Ketua Umum Gerindra.
Presiden Jokowi melantik enam menteri yaitu Darmin Nasution menjadi Menko Perekonomian, Rizal Ramli menjadi Menko Kemaritiman, Pramono Anung menjadi Sekretaris Kabinet, Sofyan Djalil menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan menjadi Menko Polhukam, dan Thomas Lembong menjadi Menteri Perdagangan.
"Menurut pendapat spontan saya sih ini a little too late, jadi ini agak terlambat. Harusnya, reshuffle dilakukan beberapa waktu lalu, terkait dengan sejumlah menteri yang disoroti di bidang ekonomi," kata Fadli di gedung Nusantara III, DPR, Rabu (12/8/2015).
Tapi, Fadli mengakui enam menteri yang dilantik Jokowi mempunyai track record yang baik.
"Tetapi reshuffle ini sangat tanggung sebetulnya. Jadi serba tambal sulam kalau kita lihat. Apalagi yang diganti ini lebih banyak menko, bukan menteri teknis," tambahnya.
Menurutnya masalah ekonomi Indonesia lebih banyak berada di kementerian teknis, dibandingkan kementerian koordinasi.
"Padahal kalau kita mau lihat, masalah ekonomi itu lebih banyak di kementerian teknis. Kecuali Kemenko ini mampu melakukan koordinasi. Misalnya kementerian di bidang ekonomi, justru kebijakan-kebijakannya tidak mendukung stimulus perkembangan ekonomi," kata Wakil Ketua Umum Gerindra.
Presiden Jokowi melantik enam menteri yaitu Darmin Nasution menjadi Menko Perekonomian, Rizal Ramli menjadi Menko Kemaritiman, Pramono Anung menjadi Sekretaris Kabinet, Sofyan Djalil menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan menjadi Menko Polhukam, dan Thomas Lembong menjadi Menteri Perdagangan.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Matic untuk Keluarga yang Irit BBM dan Murah Perawatan
- 58 Kode Redeem FF Terbaru Aktif November 2025: Ada Item Digimon, Diamond, dan Skin
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil Matic Mirip Honda Brio untuk Wanita
- Liverpool Pecat Arne Slot, Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia?
- 5 Sunscreen Wardah Untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Bantu Atasi Tanda Penuaan
Pilihan
-
5 Rekomendasi HP Murah Rp 2 Jutaan Terbaik, Ideal untuk Gaming dan Kerja Harian
-
HP Mau PHK 6.000 Karyawan, Klaim Bisa Hemat Rp16,6 Triliun
-
4 HP Baterai Jumbo Paling Murah Tahan Seharian Tanpa Cas, Cocok untuk Gamer dan Movie Marathon
-
5 HP Memori 128 GB Paling Murah untuk Penggunaan Jangka Panjang, Terbaik November 2025
-
Hari Ini Bookbuilding, Ini Jeroan Keuangan Superbank yang Mau IPO
Terkini
-
Pemerintah Kebut Aturan Turunan KUHAP Baru, Wamenkum Janji Rampung Sebelum Akhir Desember
-
KPAI Setuju Pemprov DKI Batasi Akses Medsos Pelajar, Orang Tua dan Sekolah Juga Kena Aturan
-
Tahu Kabar Dapat Rehabilitasi Prabowo Saat Buka Puasa, Eks Dirut ASDP Senang: Alhamdulillah
-
Detik Penentu Kasus Alvaro: Hasil DNA Kerangka Manusia di Tenjo Segera Diumumkan Polisi
-
Ira Puspadewi Direhabilitasi, KPK Tegaskan Kasus PT Jembatan Nusantara Tak Berhenti di Tengah Jalan
-
Baru 4 Bulan Menjabat, Dirdik Jampidsus 'Penjerat' Nadiem Makarim Dimutasi Jaksa Agung
-
Menteri PANRB Sampaikan Progres dan Proyeksi Program Kerja Kementerian PANRB Dalam Rapat Bersama DPR
-
Polda Metro Jaya Gelar Audiens dengan Keluarga Arya Daru Siang Ini: Ada Temuan Baru?
-
Reformasi Polri Harus Menyeluruh, Bukan Wajahnya Saja: KUHAP Baru Diminta Dibatalkan
-
Kejagung Periksa Eks Dirjen Pajak Suryo Utomo dalam Kasus Dugaan Manipulasi Pajak 20162020