Wakil Ketua DPR Fadli Zon [suara.com/Tri Setyo]
Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra Fadli Zon menilai keputusan reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Joko Widodo sudah terlambat.
"Menurut pendapat spontan saya sih ini a little too late, jadi ini agak terlambat. Harusnya, reshuffle dilakukan beberapa waktu lalu, terkait dengan sejumlah menteri yang disoroti di bidang ekonomi," kata Fadli di gedung Nusantara III, DPR, Rabu (12/8/2015).
Tapi, Fadli mengakui enam menteri yang dilantik Jokowi mempunyai track record yang baik.
"Tetapi reshuffle ini sangat tanggung sebetulnya. Jadi serba tambal sulam kalau kita lihat. Apalagi yang diganti ini lebih banyak menko, bukan menteri teknis," tambahnya.
Menurutnya masalah ekonomi Indonesia lebih banyak berada di kementerian teknis, dibandingkan kementerian koordinasi.
"Padahal kalau kita mau lihat, masalah ekonomi itu lebih banyak di kementerian teknis. Kecuali Kemenko ini mampu melakukan koordinasi. Misalnya kementerian di bidang ekonomi, justru kebijakan-kebijakannya tidak mendukung stimulus perkembangan ekonomi," kata Wakil Ketua Umum Gerindra.
Presiden Jokowi melantik enam menteri yaitu Darmin Nasution menjadi Menko Perekonomian, Rizal Ramli menjadi Menko Kemaritiman, Pramono Anung menjadi Sekretaris Kabinet, Sofyan Djalil menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan menjadi Menko Polhukam, dan Thomas Lembong menjadi Menteri Perdagangan.
"Menurut pendapat spontan saya sih ini a little too late, jadi ini agak terlambat. Harusnya, reshuffle dilakukan beberapa waktu lalu, terkait dengan sejumlah menteri yang disoroti di bidang ekonomi," kata Fadli di gedung Nusantara III, DPR, Rabu (12/8/2015).
Tapi, Fadli mengakui enam menteri yang dilantik Jokowi mempunyai track record yang baik.
"Tetapi reshuffle ini sangat tanggung sebetulnya. Jadi serba tambal sulam kalau kita lihat. Apalagi yang diganti ini lebih banyak menko, bukan menteri teknis," tambahnya.
Menurutnya masalah ekonomi Indonesia lebih banyak berada di kementerian teknis, dibandingkan kementerian koordinasi.
"Padahal kalau kita mau lihat, masalah ekonomi itu lebih banyak di kementerian teknis. Kecuali Kemenko ini mampu melakukan koordinasi. Misalnya kementerian di bidang ekonomi, justru kebijakan-kebijakannya tidak mendukung stimulus perkembangan ekonomi," kata Wakil Ketua Umum Gerindra.
Presiden Jokowi melantik enam menteri yaitu Darmin Nasution menjadi Menko Perekonomian, Rizal Ramli menjadi Menko Kemaritiman, Pramono Anung menjadi Sekretaris Kabinet, Sofyan Djalil menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan menjadi Menko Polhukam, dan Thomas Lembong menjadi Menteri Perdagangan.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Diperiksa Kejagung, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Ikut Diciduk
- 5 Motor yang Jadi Mimpi Buruk Mekanik, Montir Langsung Pura-Pura Sibuk
- realme C100i Jadi Andalan Anak Muda, Baterai Awet 6 Tahun dan Reverse Charging
- 5 HP dengan Kamera Telefoto Terbaik untuk Konten Media Sosial
Pilihan
-
Mengejutkan! Ini Pesan Terakhir Wamen Imipas Silmy Karim Sebelum Dicari KPK Terkait OTT Imigrasi
-
Siasat Dadan Hindayana Cs Korupsi MBG: Pakai Yayasan Sendiri, Sedot Miliaran Rupiah Tiap Hari!
-
Momen Unik Penahanan Dadan Cs, Satu Tersangka Tertinggal Mobil Tahanan hingga 'Dikepung' Wartawan
-
Pakai Rompi Pink dan Diborgol, Kejagung Resmi Tahan Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Cs
-
Drama 'Penjemputan' Dadan Hindayana Cs, Ada yang Sempat Lari ke Jabar
Terkini
-
Kritik Kunjungan LN Prabowo, Mahfud MD: Terlalu Sering Itu Boros, Produknya Harus Jelas!
-
Detik-detik Wamen Imipas Silmy Karim Serahkan Diri ke KPK, Ajudan Dorong Awak Media
-
Silmy Karim Diburu KPK, Menteri Imipas Angkat Bicara
-
Megawati Bakal Terima Penghargaan dari Timor Leste, PDIP Jajaki Kerja Sama Strategis
-
Prabowo ke Petugas MBG: Tak Mau Bekerja Baik, Silakan Minggir!
-
Dadan Hindayana Ditahan, Irma Suryani Prihatin DPR Tak Punya Alat Sanksi untuk Mitra Kerja
-
Jabar Raih Penghargaan Terbaik Dalam Anugerah Kearsipan 2026, Bukti Hormati Setiap Jejak Sejarah
-
KPK Sita 7 Mobil hingga Emas dalam OTT Imigrasi Jakbar
-
KPK Ungkap Wamen Imigrasi Silmy Karim Diduga Terlibat Kasus Izin Tinggal WNA
-
Tolak Wacana Rusun, Korban Kebakaran Kemayoran Minta Pemerintah Bantu Bangun Rumah Lagi