Suara.com - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) di sidang tahunan DPR/MPR/DPD, Jumat (14/8/2015), tentang pentingnya koordinasi antar lembaga negara, tepat.
"Bahwa lembaga negara harus saling koordinasi saya kira baik. Tidak boleh ada saling berbeda antara lembaga tinggi dan lembaga-lembaga negara saya kira dirigent-nya itu kan ada di Presiden. Sehingga Presiden harus mengkoordinasi dan mengkomunikasi satu sama lain sehingga outline-nya jelas. Tapi ya kalau tidak jelas dari awal ya memang pasti akan tumpang tindih," ujar Muzani di DPR.
Pidato Presiden Jokowi, kata Muzani, harus dinilai secara positif dan harus diimplementasikan.
"Implementasinya masih sering terjadi seperti itu (miskoordinasi) karena masih sering terjadi multitafsir atas apa yang dikehendaki kepala negara atau kepala pemerintah," katanya.
"Miskomunikasi ini, kan terjadi kadang-kadang karena ada pemahaman-pemahaman yang berbeda dalam menerjemahkan kehendak presiden. Makanya harus jelas maunya presiden itu gimana," tambah anggota Komisi I DPR.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Daftar Prodi Berpotensi Ditutup Imbas Fokus Industri Strategis Nasional
- 5 Parfum Scarlett yang Wanginya Paling Tahan Lama, Harga Terjangkau
- Perjalanan Terakhir Nuryati, Korban Tragedi KRL Bekasi Timur yang Ingin Menengok Cucu
- Membedah 'Urat Nadi' Baru Lampung: Shortcut 37 KM dan Jalur Ganda Siap Usir Macet Akibat Babaranjang
- 5 Rekomendasi Sepeda Roadbike Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pemula hingga Harian
Pilihan
-
7 Sabun Mandi Cair Wangi Mewah yang Bikin Rileks Setelah Pulang Kerja, Ada yang Mirip Aroma Spa
-
Mantan Istri Andre Taulany Dilaporkan ke Polisi, Diduga Aniaya Karyawan
-
Stasiun Bekasi Timur akan Kembali Beroperasi Lagi Siang Ini
-
Truk Tangki BBM Meledak Hebat di Banyuasin, 4 Pekerja Terbakar saat Api Membumbung Tinggi
-
RS Polri Berhasil Identifikasi 10 Jenazah Korban Tabrakan Kereta di Bekasi Timur, Ini Nama-namanya
Terkini
-
Prabowo Kumpulkan 1.500 Komandan Satuan TNI di Bogor: Kobarkan Semangat Maju Tak Gentar
-
Respons Pratikno Soal Kasus Daycare Aceh: Ada Proses Hukum, Trauma Healing hingga Penutupan
-
Ketum Posyandu Tri Tito Karnavian Dorong Pemulihan Warga Huntara Aceh Utara: Bansos dan Senam Sehat
-
Marak Kasus Kekerasan Anak, Menko PMK Instruksikan Pemda Audit Seluruh Daycare
-
Tak Ikut di Monas, Perisai dan GMNI: May Day Itu Bentuknya Harus Perlawanan, Bukan Lagi Pesta Pora
-
3 WNI Diciduk di Makkah Terkait Haji Ilegal, Ada Petugas yang Terlibat?
-
Butuh 2 Abad Samai Harta Prabowo, Perempuan Mahardika: Buruh Mustahil Sejahtera di Sistem Oligarki!
-
Borok Baru Fadia Arafiq, KPK Usut Dugaan Korupsi Jatah Makan Pasien RS Pekalongan
-
Rugikan Negara Rp2,1 Triliun, Eks Direktur SMP Divonis 4,5 Tahun Penjara dalam Kasus Chromebook
-
Kritik Rencana Sertifikasi Aktivis HAM, Legislator PKB: Perlindungan Tak Boleh Bergantung Negara