Suara.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Pandjaitan mengatakan Badan Intelijen Negara(BIN), TNI, Polri dan Kejaksaan Agung akan bahu-membahu menghadapi kartel pangan, yang diduga mengakibatkan kelangkaan pangan, khususnya daging sapi, di berbagai daerah.
"BIN, TNI, Polri dan Kejaksaan Agung bekerja sama menghadapi hal ini (kartel pangan). Kami akan melakukan yang terbaik tanpa membuat gaduh," ujar Luhut dalam konferensi pers setelah rapat koordinasi Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan di kantor Kemenpolhukam, Jakarta, Selasa.
Namun, lanjut Luhut, sebelum melakukan tindakan lebih jauh, Kemenkopolhukam akan terlebih dahulu menganalisis data yang akurat, seperti berapa kebutuhan beras nasional sesungguhnya, berapa produksi beras, berapa kebutuhan daging dan berapa yang tersedia.
"Jika data itu sudah ada maka kami bisa melakukan langkah-langkah yang pas," katanya.
Kemenkopolhukam, kata Luhut, akan terus membuat kebijakan yang bisa membantu stabilitas harga pangan dan berharap bisa menurunkan harga sebesar 30-40 persen dari harga saat ini.
Menurut dia, hal tersebut akan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang besar dan membuat rakyat lebih sejahtera.
"Dan itu sangat mungkin untuk dilakukan," ujarnya.
Pada minggu terakhir, memang marak adanya dugaan kartel pangan, seperti daging sapi, yang mengakibatkan kelangkaan dan tingginya harga.
Temuan KPPU Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang melakukan serangkaian inspeksi di daerah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi mencari tahu masalah kelangkaan daging dipasaran menemukan adanya indikasi praktek kartel daging.
Ketua KPPU Syarkawi Rauf mengatakan, dugaan praktek kartel terjadi karena adanya pihak-pihak yang menahan pasokan daging dalam langkanya daging sapi dipasaran. Hasilnya, dari beberapa lokasi peninjauan ditemukan adanya penumpukan hewan sapi yang tidak dipotong.
Selain itu, Penyidik Polda Metro Jaya juga menduga kelangkaan daging sapi yang menyebabkan harga melambung karena permainan kartel.
Kepala Subdirektorat Industri dan Perdagangan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Polisi Agung Marlianto mengungkapkan para kartel itu menjalankan modus tersebut agar mendapatkan keuntungan yang besar.
Dugaan itu, menurut AKBP Agung, berdasarkan penggerebekan anggota Polda Metro Jaya ke lokasi penggemukan sapi PT Widodo Makmur Perkasa (WMP) di kawasan Cileungsi Bogor, Jawa Barat.
Ada pun rapat koordinasi Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan di Kemenpolhukam dilakukan pada Selasa (18/8) dan dihadiri oleh pejabat-pejabat dari kementerian dan lembaga di bawah koordinasi Kemenpolhukam, seperti Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti, Kepala Badan Intelijen Negara Sutiyoso dan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo. [Antara]
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!