Suara.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Pandjaitan mengatakan Badan Intelijen Negara(BIN), TNI, Polri dan Kejaksaan Agung akan bahu-membahu menghadapi kartel pangan, yang diduga mengakibatkan kelangkaan pangan, khususnya daging sapi, di berbagai daerah.
"BIN, TNI, Polri dan Kejaksaan Agung bekerja sama menghadapi hal ini (kartel pangan). Kami akan melakukan yang terbaik tanpa membuat gaduh," ujar Luhut dalam konferensi pers setelah rapat koordinasi Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan di kantor Kemenpolhukam, Jakarta, Selasa.
Namun, lanjut Luhut, sebelum melakukan tindakan lebih jauh, Kemenkopolhukam akan terlebih dahulu menganalisis data yang akurat, seperti berapa kebutuhan beras nasional sesungguhnya, berapa produksi beras, berapa kebutuhan daging dan berapa yang tersedia.
"Jika data itu sudah ada maka kami bisa melakukan langkah-langkah yang pas," katanya.
Kemenkopolhukam, kata Luhut, akan terus membuat kebijakan yang bisa membantu stabilitas harga pangan dan berharap bisa menurunkan harga sebesar 30-40 persen dari harga saat ini.
Menurut dia, hal tersebut akan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang besar dan membuat rakyat lebih sejahtera.
"Dan itu sangat mungkin untuk dilakukan," ujarnya.
Pada minggu terakhir, memang marak adanya dugaan kartel pangan, seperti daging sapi, yang mengakibatkan kelangkaan dan tingginya harga.
Temuan KPPU Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang melakukan serangkaian inspeksi di daerah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi mencari tahu masalah kelangkaan daging dipasaran menemukan adanya indikasi praktek kartel daging.
Ketua KPPU Syarkawi Rauf mengatakan, dugaan praktek kartel terjadi karena adanya pihak-pihak yang menahan pasokan daging dalam langkanya daging sapi dipasaran. Hasilnya, dari beberapa lokasi peninjauan ditemukan adanya penumpukan hewan sapi yang tidak dipotong.
Selain itu, Penyidik Polda Metro Jaya juga menduga kelangkaan daging sapi yang menyebabkan harga melambung karena permainan kartel.
Kepala Subdirektorat Industri dan Perdagangan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Polisi Agung Marlianto mengungkapkan para kartel itu menjalankan modus tersebut agar mendapatkan keuntungan yang besar.
Dugaan itu, menurut AKBP Agung, berdasarkan penggerebekan anggota Polda Metro Jaya ke lokasi penggemukan sapi PT Widodo Makmur Perkasa (WMP) di kawasan Cileungsi Bogor, Jawa Barat.
Ada pun rapat koordinasi Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan di Kemenpolhukam dilakukan pada Selasa (18/8) dan dihadiri oleh pejabat-pejabat dari kementerian dan lembaga di bawah koordinasi Kemenpolhukam, seperti Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti, Kepala Badan Intelijen Negara Sutiyoso dan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo. [Antara]
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
Pilihan
-
Akbar Faizal Soal Sengketa Lahan Tanjung Bunga Makassar: JK Tak Akan Mundur
-
Luar Biasa! Jay Idzes Tembus 50 Laga Serie A, 4.478 Menit Bermain dan Minim Cedera
-
4 Rekomendasi HP OPPO Murah Terbaru untuk Pengguna Budget Terbatas
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
Terkini
-
Diburu KPK, Kasi Datun Kejari HSU Akhirnya Menyerahkan Diri ke Kejati Kalsel
-
Catatan KPK 2025: 439 Perkara, 69 Masih Penyelidikan
-
Detik-detik Kasi Datun Kejari HSU Kabur dan Nyaris Celakai Petugas KPK
-
KPK Ungkap Capaian 2025: 11 OTT, 118 Tersangka, Aset Negara Pulih Rp 1,53 Triliun
-
Soal Pilkada Dipilih DPRD, Said Abdullah Wanti-wanti: Jangan Berdasar Selera Politik Sesaat!
-
Bandingkan Kasus Brigadir J, Roy Suryo Cs Minta Uji Labfor Independen Ijazah Jokowi di UI atau BRIN!
-
Diskusi Buku Dibubarkan, Guru Besar UII Sebut Aparat Anti Sains dan Mengancam Demokrasi
-
Catatan Bencana Alam di Indonesia 2025: Dari Erupsi Gunung Hingga Banjir Sumatra
-
Perbankan Nasional Didesak Hentikan Pembiayaan ke Sektor Perusak Lingkungan di Sumatera
-
Bareskrim Ringkus 17 Pengedar Narkoba Jelang DWP 2025 di Bali, Ada 6 Sindikat!