Suara.com - Menko Kemaritiman Rizal Ramli memang memilih berhenti berkomentar terkait tantangannya kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk berdebat terbuka soal mega proyek listrik 35 ribu MW.
Tapi, di balik bungkamnya Rizal, dia malah meminta stafnya untuk membagian tulisan Koordinator Gerakan Indonesia Bersih, Adhie M Massardi, berjudul ‘Kalau Saja Pak JK Negarawan” saat ditemui wartawan di kantornya, Rabu (19/8/2015).
Berikut isi tulisan Adhie M. Massardi yang juga mantan juru bicara Presiden KH Abdurrahman Wahid:
"Kegaduhan di Kabinet PascaReshuffle"
KALAU SAJA PAK JK NEGARAWAN
Kalau saja Pak JK (Jusuf Kalla) hadir sebagai negarawan, yang tindak-tanduknya hanya demi kemaslahatan rakyat, negara dan bangsa, dan tidak memiliki konflik kepentingan, tak akan muncul kegaduhan politik di level kabinet seperti sekarang.
Pak JK itu kan Wapres, dan pejabat negara paling senior (sepuh) di republik ini. Sesuai usianya, seharusnya lebih bijak dalam menyikapi saran dan gagasan perbaikan pemerintahan, darimana pun datangnya. Sehingga jadi tela& bagi anggota kabinet lainnya. Tidak malah menanggapinya secara emosional.
Pak JK seharusnya memelopori perubahan mental masyarakat yg apabila mendengar “gagasan yg benar”, bukannya segera dilaksanakan, tapi mempersoalkan “siapa dan bagaimana cara menyampaikannya”. Padahal gagasan kebenaran tetaplah gagasan kebenaran, meskipun disampaikan Menko Kemaritiman dengan cara yang dianggap tidak lazim.
Presiden AS Franklin D Roosevelt tidak akan bisa mengakhiri PD II kalau tidak merespon gagasan Albert Einstein, ilmuwan urakan rambut awut-awutan, yang disampaikan hanya lewat surat. Tapi sejarah mencatat, surat itu gagasan bikin bom atom yang kemudian dijatuhkan di Hiroshima & Nagasaki, sebagai penutup PD II.
Bangsa Jepang yang feodalistik tidak akan semaju sekarang kalau tidak merespon gagasan Sakichi Toyoda, anak tukang kayu miskin, pendiri industri otomotif merk Toyota, pendorong Negeri Matahari Terbit menuju negara industri terkemuka di muka bumi.
Bahkan mungkin kita akan tetap hidup dalam kegelapan kalau tetap berkutat pada cara pandang “siapa dan bagaimana cara gagasan disampaikan”. Karena temuan lampu pijar dan kelistrikan dikembangkan Thomas Alva Edison, orang Amerika yang tuli itu.
Makanya, bangsa Indonesia hrs sgr mengubah mental itu. Menghormati “gagasan kebenaran”, dan bukan mempersoalkan siapa & bagaimana cara gagasan itu dilontarkan.
Pak Jusuf Kalla bisa jadi pelopor perubahan mental itu.
Berita Terkait
Terpopuler
- REDMI 15 Resmi Dijual di Indonesia, Baterai 7.000 mAh dan Fitur Cerdas untuk Gen Z
- Peta 30 Suara Mulai Terbaca, Munafri Unggul Sementara di Musda Golkar Sulsel
- Kehabisan Uang Usai Mudik di Jogja, Ratusan Perantau Berburu Program Balik Kerja Gratis
- 55 Kode Redeem FF Max Terbaru 23 Maret 2026: Klaim THR, Diamond, dan SG2 Tengkorak
- Mobil Alphard Termurah, 100 Jutaan Dapat Tahun Berapa?
Pilihan
-
Video Jusuf Kalla di Pesawat Menuju Iran adalah Hoaks
-
Kabais Dicopot Buntut Aksi Penyiraman Air Keras Terhadap Andrie Yunus
-
Puncak Arus Balik! 50 Ribu Orang Padati Jakarta, KAI Daop 1 Tebar Diskon Tiket 20 Persen
-
Arus Balik, Penumpang Asal Jawa Tengah Hingga Sumatera Masih Padati Terminal Bus Kalideres
-
Ogah Terjebak Kemacetan di Pantura, Ratusan Pemudik Motor Pilih Tidur di Kapal Perang TNI AL
Terkini
-
Percakapan Rahasia Pangeran MBS ke Trump: Teruskan Perang, Hancurkan Iran
-
Tarif Rp1 Picu Lonjakan, Penumpang Transjakarta Tembus 697 Ribu dalam Sehari saat Lebaran
-
Terapkan Operasional Ramah Lingkungan, BNI Hemat Energi 559 Ribu Giga Joule Sepanjang 2025
-
Perang Hari ke-27: Ratusan Pesawat Tempur AS-Israel Rontok di Tangan Iran
-
Video Jusuf Kalla di Pesawat Menuju Iran adalah Hoaks
-
Mendekati Masa Tenggat, KPK Ingatkan Penyelenggara Negara Segera Laporkan LHKPN
-
Krisis Energi, Presiden Korsel Minta Warga Mandi Jangan Lama-lama, Cas HP Hanya Siang
-
Viral Tuduhan Buang Sampah ke Kali Pesanggrahan, DLH DKI: Itu Titik Penampungan Resmi
-
Studi: Karbon Biru Bisa Tekan Emisi Dunia, Mengapa Banyak Negara Belum Menggunakannya?
-
Iran Tolak Proposal Trump, Ajukan 5 Syarat Termasuk Ganti Rugi Perang dan Kontrol Selat Hormuz