- Presiden Prabowo Subianto mengungkap potensi dana umat terintegrasi bisa mencapai Rp500 triliun per tahun di Masjid Istiqlal.
- Pemerintah berencana membentuk lembaga khusus profesional untuk mengelola dana umat secara transparan dan akuntabel.
- Prabowo menekankan perlunya sinergi antara ulama dan umara sebagai fondasi utama kemajuan bangsa Indonesia ke depan.
Suara.com - Di tengah agenda pengukuhan pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 2025-2030, Presiden Prabowo Subianto mengungkap adanya potensi 'harta karun' dari dana umat yang jika dikelola secara terintegrasi bisa mencapai angka fantastis, yakni Rp500 triliun setiap tahunnya.
Wacana ini disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan di Masjid Istiqlal, Jakarta, yang menandakan keseriusan pemerintah untuk menata ulang pengelolaan dana-dana keumatan yang selama ini tersebar di berbagai institusi.
Menurut Prabowo, angka tersebut bukan sekadar asumsi, melainkan berdasarkan laporan yang ia terima langsung dari Menteri Agama.
"Saya diberi laporan oleh Menteri Agama, kalau dana umat semua dikelola dengan baik, itu bisa jumlahnya itu minimal Rp500 triliun satu tahun," kata Prabowo di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, sebagaimana dilansir Antara, Sabtu (7/2/2026).
Presiden Prabowo secara gamblang menyampaikan rencananya untuk membentuk sebuah lembaga khusus yang akan bertugas mengelola dana umat tersebut.
Tujuannya, mengoptimalkan potensi yang ada agar bisa menjadi kekuatan pendorong kemajuan bangsa.
Lembaga Super Pengelola Dana Umat, Bakal Seperti Apa?
Gagasan pembentukan lembaga baru ini memunculkan banyak pertanyaan. Jika terwujud, lembaga ini berpotensi menjadi salah satu institusi finansial non-perbankan terbesar di Indonesia, mengelola dana yang setara dengan porsi signifikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Presiden menekankan bahwa pengelolaan dana sebesar itu harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Ia meyakini, jika dikelola dengan benar, dana umat dapat menjadi motor penggerak ekonomi syariah, membiayai program-program sosial, pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi umat secara masif.
Baca Juga: Prabowo Diminta Tarik Lagi 57 Eks Pegawai KPK, Yudi Purnomo: Jika Perintah Presiden, Saya Kembali
"Potensi tersebut dapat menjadi kekuatan besar bagi kemajuan bangsa apabila dikelola secara profesional dan akuntabel," tegas Prabowo.
Langkah ini bisa jadi akan meniru kesuksesan lembaga serupa seperti Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang mengelola dana haji, namun dengan skala yang jauh lebih besar dan cakupan yang lebih luas, mencakup zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) dari seluruh Indonesia.
Pesan Persatuan Ulama dan Umara
Di luar gagasan ekonomi yang mengejutkan itu, Prabowo juga tidak lupa menyisipkan pesan politik yang kuat. Ia kembali menekankan pentingnya sinergi dan persatuan antara ulama (pemuka agama) dan umara (pemerintah) sebagai fondasi utama kebangkitan Indonesia di masa depan.
Menurutnya, perbedaan pandangan adalah hal yang wajar dalam dinamika berbangsa. Namun, ia mengajak seluruh elemen, terutama para ulama yang hadir, untuk selalu mengedepankan jalan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan setiap persoalan.
Pada momen yang sama, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya acara pengukuhan dan secara resmi mengucapkan selamat kepada jajaran pengurus baru MUI.
Ia berharap MUI dapat terus menjalankan perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam membimbing umat dan menjaga keutuhan bangsa.
"Saya ucapkan selamat bekerja Majlis Ulama Indonesia, selamat berkhidmat untuk bangsa umat dan seluruh rakyat Indonesia," kata Prabowo.
Berita Terkait
-
Prabowo Diminta Tarik Lagi 57 Eks Pegawai KPK, Yudi Purnomo: Jika Perintah Presiden, Saya Kembali
-
Dapat Restu Prabowo, Gedung Bekas Kedubes Inggris di Bundaran HI Disiapkan Jadi Pusat Lembaga Umat
-
Mantan Menlu hingga Akademisi Kumpul, Apa yang Dibahas Intensif dengan Presiden Prabowo?
-
PAN Beri Sinyal Dukung Prabowo Dua Periode, Zulhas: Realisasikan Program 5 Tahun Nggak Cukup
-
Optimalkan Rp500 Triliun, Prabowo Segera Resmikan Lembaga Pengelolaan Dana Umat
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT