Sebut Kapolri 'Murtad Politik', Sri Raja Kritik Pernyataan Listyo Sigit soal Polri di Bawah Presiden

Suara.com - Pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menolak keras wacana penempatan Polri di bawah kementerian berbuntut panjang. Mantan anggota Badan Intelijen, Kolonel Infanteri (Purn) Sri Raja Sacandra, melontarkan kritik pedas dan menyebut sikap tersebut telah melanggar etika kenegaraan.

Dalam sebuah wawancara di kanal YouTube Abraham Samad Speak Up yang diunggah Sabtu (31/1/2026), Sri Raja Sacandra menyoroti retorika Kapolri yang menyatakan siap mempertahankan posisi Polri di bawah Presiden hingga “titik darah penghabisan”.

Menurut Sri, penggunaan istilah “titik darah penghabisan” untuk urusan struktur kelembagaan merupakan hal yang keliru dan tidak pada tempatnya. Ia menilai semangat tersebut seharusnya hanya digunakan demi kedaulatan negara, bukan untuk mempertahankan posisi organisasi.

"Justru pernyataan Kapolri ini justru melanggar etika kenegaraan," tegas Sri Raja Sacandra, dikutip Senin (2/2/2026).

"Ketika dia mengatakan memperjuangkan sampai titik darah penghabisan, ini adalah salah satu ajakan untuk murtad politik kepada jajaran Polri bahkan DPR RI," tambahnya.

Ia menambahkan bahwa strata kepentingan tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah kedaulatan negara, dan Polri tidak bisa mensejajarkan kepentingan lembaganya dengan persoalan kedaulatan tersebut.

Sentil Pernyataan “Jadi Petani”

Selain masalah etika, Sri juga menanggapi pernyataan Jenderal Listyo Sigit yang mengklaim lebih baik dicopot dan menjadi petani ketimbang Polri diletakkan di bawah kementerian. Sigit sempat menyebut dirinya sebagai “anak petani”.

Namun, Sri melihat pernyataan itu justru menunjukkan ego sektoral yang tebal di tubuh Korps Bhayangkara. Ia menilai Polri saat ini merasa sebagai kekuatan tunggal yang tak tersentuh.

Baca Juga: Viral Warga Ngamuk di Polsek Cilandak, Hasil BAP Penganiayaan Berubah Jadi Kasus Narkoba

"Jadi kalau kita lihat Bang, ini kan salah satu bentuk ego sektoral yang selalu ditunjukkan oleh Polri bahwa dia adalah apa namanya single power dalam penegakan hukum gitu Bang. Sehingga ada institusi-institusi hukum yang lain seolah-olah hanya sebagai pelengkap," tuturnya.

Selain itu, ia juga menyayangkan privilese atau kemewahan kewenangan yang dinikmati Polri saat ini. Ia menilai Polri telah melupakan jati dirinya sebagai polisi rakyat yang seharusnya mengayomi masyarakat.

Sri bahkan melontarkan kritik keras dengan menyebut kepolisian saat ini bekerja layaknya polisi di era kolonial yang lebih mengutamakan kepentingan penguasa.

"Polisi hari ini yang hanya bekerja untuk kepentingan kekuasaan Presiden, untuk kepentingan luksuri yang mereka dapatkan selama ini ya kan, kemudian musuhnya siapa? Rakyatlah Bang, pasti yang terabaikan rakyatlah gitu," jelasnya.

Reporter: Dinda Pramesti K