Suara.com - Setelah menggusur 520 rumah warga di RW 1, 2, dan 3, Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur, Pemerintah DKI Jakarta juga berencana merelokasi warga yang tinggal di RW 5, 6, 7, dan 8 ke rumah susun. Warga selama ini menetap di pinggir-pinggir Sungai Ciliwung.
Tapi sebelum menggusur mereka, pemerintah akan menawarkan kompensasi kepada warga.
"Tergantung. Kalau kita tutup ini udah nggak banjir, itu kan pasti ada tampungan air seperti danau gitu kan. Nah itu yang mau kita tawarkan ke warga (RW 5, 6, 7, dan 8)," ujar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (25/8/2015).
Setelah tanah pinggir sungai dibebaskan, pemerintah akan mengembalikannya ke fungsi semula yaitu tempat penyerapan air.
"Gimana kalau kita bangunin (rusun) apakah warga mau dipindahin atau nggak," kata Ahok.
Realisasi rencana tersebut agaknya masih lama karena pemerintah sekarang masih fokus pada penyelesaian masalah penggusuran di RW 1, 2, dan 3.
"Udah selesai ini dulu (normalisasi kali ciliwung di tempat yang sudah digusur)," jelasnya.
Ahok memastikan pemerintah akan memberikan uang ganti rugi, hanya kepada warga yang memang memiliki sertifikat tanah dan bangunan.
"Terus kalian tinggal di dalam ada sertifikat saya kasih 1,5 kali. Kalau nggak ada sertifikat, bisa buktikan tanah girik atau gimana, bukan jual beli lahan negara, tanah girik ada dasarnya, kita bisa kasih 1,2 dari harga beli," katanya. "1,5 kali itu buat warga yang punya sertifikat. Kalau kamu punya tanah girik ada dasar suratnya nih. Jadi kalau kamu punya 100 meter, saya akan kasih kamu 120. Tapi kalau kamu nggak ada dasar, cuma jual beli bangunan di atas tanah negara, itu nggak bisa."
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Penampakan Rumah Denada yang Mau Dijual, Lokasi Strategis tapi Kondisinya Jadi Perbincangan
- Belajar dari Tragedi Bulan Madu Berujung Maut, Kenali 6 Penyebab Water Heater Rusak dan Bocor
- Prabowo Disebut Ogah Pasang Badan untuk Jokowi Soal Ijazah Palsu, Benarkah?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Ketiga 13-19 Oktober 2025
- 4 Mobil Listrik Termurah di Indonesia per Oktober 2025: Mulai Rp180 Jutaan
Pilihan
-
Warisan Utang Proyek Jokowi Bikin Menkeu Purbaya Pusing: Untungnya ke Mereka, Susahnya ke Kita!
-
Tokoh Nasional dan Kader Partai Lain Dikabarkan Gabung PSI, Jokowi: Melihat Masa Depan
-
Proyek Rp65 Triliun Aguan Mendadak Kehilangan Status Strategis, Saham PANI Anjlok 1.100 Poin
-
Pundit Belanda: Patrick Kluivert, Alex Pastoor Cs Gagal Total
-
Tekstil RI Suram, Pengusaha Minta Tolong ke Menkeu Purbaya
Terkini
-
Skandal Rp 285 Triliun: Anak Riza Chalid Diduga Kantongi Rp3,07 T dari Korupsi Minyak
-
Jurnalis Myanmar Dorong Pembentukan Dewan Pers ASEAN, Perkuat Solidaritas Kebebasan Pers
-
Kabinet Prabowo Copy Paste Era Bung Karno, Ikrar Nusa Bhakti: Pemborosan di Tengah Ekonomi Sulit
-
Seleksi Pejabat BPJS Tak Sekadar Rotasi Jabatan, Pansel Cari Pemimpin yang Bisa Reformasi JKN
-
Ikon Baru Jakarta! 'Jembatan Donat' Dukuh Atas Dibangun Tanpa Duit APBD, Kapan Jadinya?
-
Proyek Galian Bikin Koridor 13 'Lumpuh', Transjakarta Kerahkan Puluhan Bus Tambahan
-
Larang Perdagangan Daging Anjing dan Kucing, Gubernur Pramono Siapkan Pergub dalam Sebulan
-
BNI Dukung BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Layanan Jaminan Sosial lewat BNIdirect Cash
-
'Auditnya Menyusul Belakangan,' Serangan Balik Kubu Nadiem Usai Kalah di Praperadilan
-
Percepat Pembangunan Papua, Mendagri Tekankan Pentingnya Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah