Suara.com - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK)menegaskan bahwa pihaknya belum mendapatkan laporan terkait laporan kasus korupsi Rumah Sakit Sumber Waras. Oleh karena itu, pihak KPK pun mengatakan hingga saat ini belum bisa menindaklanjutinya.
"Mungkin masih di bagian Dumas (pengaduan masyarakat), masih ditelaah lagi dari segi kelengkapan maupun keakuratan datanya," kata Pimpinan sementara KPK, Johan Budi SP di Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (11/9/2015).
Johan pun menjelaskan bahwa pihaknya masih mencari bukti adanya dugaan korupsi maupun kerugian negara dalam kasus tersebut. Namun, hal itu baru bisa dilakukan oleh KPK setelah menerima pengaduan atau laporan tersebut.
"Yang pasti setelah kita menerima, kita lihat dulu kerugian negaranya berapa," jelas Johan.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dilaporkan ke KPK terkait dugaan korupsi jual beli tanah Rumah Sakit (RS) Sumber Waras yang diduga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp191 miliar oleh Amir Hamzah. Lelaki yang mengklaim sebagai Pengamat perkotaan tersebut membawa sejumlah dokumen yang diklaim sebagai hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2014.
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Datang Elkan Baggott, Belum Kering Tangis Timnas Indonesia
- Pondok Pesantren Lirboyo Disorot Usai Kasus Trans 7, Ini Deretan Tokoh Jebolannya
- Apa Acara Trans7 yang Diduga Lecehkan Pesantren Lirboyo? Berujung Tagar Boikot di Medsos
- 3 Alasan Presiden Como Mirwan Suwarso Pantas Jadi Ketum PSSI yang Baru
- 5 Sepatu Nineten Terbaik untuk Lari, Harga Terjangkau Mulai Rp300 Ribu
Pilihan
-
Harga Emas Melonjak! Antam Tembus Level Rp 2.622.000 di Pegadaian, UBS Ikut Naik
-
Purbaya Mau Turunkan Tarif PPN, Tapi Dengan Syarat Ini
-
Isu HRD Ramai-ramai Blacklist Lulusan SMAN 1 Cimarga Imbas Kasus Viral Siswa Merokok
-
Sah! Garuda Indonesia Tunjuk eks Petinggi Singapore Airlines jadi Direktur Keuangan
-
Gaji Program Magang Nasional Dijamin Tak Telat, Langsung Dibayar dari APBN
Terkini
-
Pesan Keras di Gerbong Kereta, Grafiti Anti IDF Gegerkan Publik
-
Blak-Blakan, Prabowo Tolak Keponakan Ikut Proyek Kemhan: Cari Usaha Lain!
-
Prabowo Ingatkan Anak Muda: Kuasai Ekonomi Sebelum Jadi Pemimpin Politik
-
Jakarta Bersih-Bersih: Halte Transjakarta BNN dan Tiang Monorel Masuk Daftar Pembongkaran
-
DPR Akan Panggil Trans7, Cucun: Jangan Demi Rating Malah Memecah Belah Bangsa
-
Sidang Praperadilan Ditolak, Nadiem Makarim Tulis Surat Menyentuh dari Balik Jeruji
-
BPI Danantara dan Pemprov DKI Siap Wujudkan Proyek Energi Sampah November Ini
-
Wapres Gibran Bingung Ditanya CPNS Optimalisasi? Respon Singkatnya Jadi Sorotan!
-
Surya Paloh dan Sjafrie Gelar Pertemuan Tertutup di Kantor Menhan, Ada Sinyal Politik Apa?
-
Komnas Perempuan: Kekerasan Seksual Mei 1998 Tidak Boleh Dihapus dari Sejarah