Suara.com - Ketua Komite II DPD, Parlindungan Purba menilai, pelambatan ekonomi berdampak pada proses Pilkada. Sebab, peserta Pilkada saat 'bertarung' perlu modal yang besar.
"Pilkada kan dananya besar," kata Parlindungan dalam diskusi bertajuk 'Senator Kita', di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Minggu (13/9/2015).
Dia menerangkan, dengan kondisi pelemahan ekonomi global ini, peserta Pilkada akan sulit mengungkapkan janji kampanyenya, serta untuk menjual komoditas daerah, seperti kelapa sawit, karet dan sebagainya. Padahal, komiditas ini bisa digunakan menjadi pendapatan asli daerah (PAD) saat terpilih nanti.
Selain itu, Parlindungan menambahkan, regulasi yang diterapkan pemerintah pusat saat ini juga masih tumpang tindih antara aturan satu dengan lainnya. Itulah yang membuat para calon pemimpin daerah -- menjadi eksekutif-- kesulitan membuat keputusan nantinya.
"Kalau ditanya kepala daerah, mereka tidak happy dengan sistem yang sekarang," ujar dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Terjaring OTT KPK, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Langsung Dibawa ke Jakarta
- Profil dan Biodata Anis Syarifah Istri Bos HS Meninggal Karena Kecelakaan Moge
- Daftar Lokasi ATM Pecahan Rp10 Ribu dan Rp20 Ribu di Surabaya
- Rekam Jejak Muhammad Suryo: Pebisnis dari Nol hingga Jadi Bos Rokok HS
- Prabowo-Gibran Beri Penghormatan Terakhir di Pemakaman Try Sutrisno: Momen Khidmat di TMP Kalibata
Pilihan
-
Skandal Saham BEBS Dibongkar OJK: Rp14,5 Triliun Dibekukan, Kantor Mirae Asset Digeledah!
-
Detik-detik Remaja di Makassar Tewas Tertembak, Perwira Polisi Jadi Tersangka
-
100 Hari Jelang Piala Dunia 2026, FIFA Belum Kantongi Izin dari Dewan Kota
-
Nelayan Tanpa Perahu di Sambeng, Menjaga Kali Progo dari Ancaman Tambang Tanah Urug
-
Hasil BRI Super League: Lewat Duel Sengit, Persija Jakarta Harus Puas Ditahan Borneo FC
Terkini
-
Gagal Salip Bus dari Kiri, Pemotor Tewas Hantam Separator Jalur TransJakarta Kampung Melayu
-
Kecelakaan TransJakarta di Gunung Sahari: Pemotor Tewas Usai Nekat Terobos Jalur Busway
-
Sidang Praperadilan Yaqut, Pakar Hukum Kesulitan Maknai Kedudukan Pimpinan KPK dalam UU KPK Baru
-
Kemenpar Sebut Pariwisata Bali Tetap Stabil di Tengah Dinamika Geopolitik Global
-
Ahli di Praperadilan Yaqut Sebut Penetapan Tersangka Kewenangan Penyidik, Bukan Pimpinan KPK
-
Soal Kerugian Negara Kasus Pertamina, Febri Diansyah Ingatkan Putusan Pengadilan Tipikor
-
Tembakan Polisi Tewaskan Remaja di Makassar, Polri Klaim Penggunaan Senpi Terus Dievaluasi
-
Larang Ada Interupsi dalam Sidang Praperadilan Yaqut, Hakim ke KPK: Ini Bukan Acara Talkshow TV
-
Kena Jebakan Rusia, Reza Pahlavi Rela Negaranya Dibom dan Sebut "Perang Salib"
-
Bareskrim Rampas dan Setor Uang Rp58,1 Miliar Hasil Kejahatan Judi Online ke Negara