Suara.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai dalam menangani kasus etika pimpinan DPR, sejumlah anggota Mahkamah Kehormatan Dewan justru tidak mencerminkan taat etika. Seharusnya, kata Fahri, dalam melakukan penyelidikan, anggota mahkamah bertugas secara tertutup.
"(Cara kerja) ini sudah tidak sesuai etika. Sebaiknya kasus etik jangan sedikit-sedikit diumumkan. Etik itu soal rasa, citra, hampir semua rapat MKD itu tertutup, surat MKD itu rahasia. Kalau diungkap dan jadi diskusi publik nggak jadi esensinya," kata Fahri di DPR, Kamis (17/9/2015).
Penanganan kasus etika yang dimaksud Fahri ialah dugaan pelanggaran yang dilakukan Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon saat bertemu pengusaha Donald Trump di New York, Amerika Serikat.
Menurut Fahri anggota mahkamah seharusnya bekerja dengan penuh dengan kecermatan.
"Ini kan prosedur dan cara kerja harus ada yang diperbaiki. Saya nggak setuju MKD debat di TV karena perkaranya nggak ada," kata anggota Fraksi PKS.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF
-
Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan
-
Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China
-
Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah
-
Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP
-
Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun
-
Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara
-
Anak-anak Kena ISPA hingga Pneumonia, Warga Terdampak RDF Rorotan Siapkan Gugatan Class Action
-
Kriminolog Soroti Penangkapan 8 Teroris Poso: Sel Radikal Masih Aktif Beregenerasi
-
Endus Bau Amis Korupsi RDF Rorotan, Massa Geruduk Gedung DPRD DKI: Pansus Jangan Mati Suri!