Suara.com - Sekretaris Jenderal DPR Winantuningtyastiti mengatakan dirinya harus mendapatkan izin dari pimpinan DPR untuk memenuhi panggilan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk dimintai informasi terkait penyelidikan dugaan pelanggara etika pimpinan DPR ketika kunjungan ke Amerika Serikat.
"Dalam UU, Sekjen bertanggungjawab kepada pimpinan. Ya sebaiknya begitu (atas izin pimpinan DPR)," kata Winantuningtyastiti di DPR, Kamis (17/9/2015).
Seperti diketahui, di sela-sela kunjungan kenegaraan ke Amerika Serikat, Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon bertemu dengan pengusaha yang juga salah satu calon presiden AS, Donald Trump, di New York. Saat dipanggil mahkamah dewan kemarin, terkait perjalanan rombongan DPR, Winantuningtyastiti tidak hadir dengan alasan mendampingi pimpinan dewan untuk menghadiri acara negara.
"Kemarin, saya ada kesibukan. Kesibukan pimpinan yang harus saya dampingi," ujar dia. "Saya juga sudah izin kepada MKD karena memang padat sekali acaranya, antara lain ada tamu luar negeri. Dan saya harus mendampingi pimpinan lainnya yang harus ikuti."
Kendati demikian, Winantuningtyastiti mengaku siap dipanggil mahkamah lagi.
"Kita akan kooperatif. Tapi Saya lihat dulu dong suratnya. Kan belum," katanya.
Berita Terkait
-
Sekjen DPR Mengaku Tak Tahu Anggaran Dana Setya Cs ke AS 2,5 M
-
MKD Ingin Klarifikasi Biaya Perjalanan Setya cs Rp2,5 M ke AS
-
MKD Ubah Komposisi Tim Penyelidik Pelanggaran Etika Setya-Fadli
-
Sekjen DPR Mangkir Diperiksa MKD soal Setya Novanto
-
KPK Sarankan Fadli Zon dan Setnov Laporkan Bingkisan dari Trump
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
Bukan Menolak Lirboyo, Ini Sebenarnya yang Terjadi Saat Munas di Ploso
-
Kasus YTR Tuai Kecaman, Negara Diminta Perkuat Perlindungan Korban Kekerasan Gender
-
Pemkab Bangkalan Borong Jajanan PKL Saat Penyambutan Prabowo, Warga Nikmati Pembagian Gratis
-
Industri China Lebih Pilih Kasih Beasiswa ke Mahasiswa Vokasi RI daripada Datangkan TKA
-
Wacana Gabungkan Pidsus dan Pidum, Burhanuddin Nilai Koordinasi Penanganan Perkara Lebih Efektif
-
Risky Tinggalkan Rutinitas Jual Ikan Keliling, Kini Menata Mimpi di Sekolah Rakyat
-
Hutan Tropis Dianggap Penyerap Karbon Utama, Tapi Penelitian Baru Tunjukkan Hal Berbeda
-
Keterlibatan TNI Urus Pangan Jadi Sorotan, Prabowo Sebut Langkah Strategis bagi Negara
-
Komisi X DPR Dorong Gaji Guru Minimal Rp 5 Juta, Respons Pernyataan Prabowo soal Kebocoran Anggaran
-
Siswa SD-SMP Batam Aksi Dukung MBG, DPR: Kemendikdasmen Selidiki Dugaan Mobilisasi Massa