Anggota DPRD Provinsi Riau Ade Hartati [suara.com/Nikolaus Tolen]
Bencana asap di Provinsi Riau selalu datang setiap tahun selama sekitar 18 tahun terakhir. Tahun ini adalah tahun terparah bagi kesehatan warga akibat asap hutan dan lahan yang dibakar untuk kepentingan segelintir pebisnis.
"Pada tahun 2015 ini jumlah penderita ISPA meningkat dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Itu barus data yang sudah dirawat di rumah sakit dan puskesmas di Riau, belum kalau ditambahkan dengan mereka yang belum melapor," kata anggota DPRD Provinsi Riau, Ade Hartati, yang bergabung dalam Gerakan Rakyat Riau Melawan Asap, di gedung Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (18/9/2015).
Menurut data terakhir Gerakan Rakyat Riau Melawan Asap tahun ini jumlah warga yang menderita infeksi saluran pernafasan atas mencapai 43.386 jiwa.
Hartati mengatakan jumlah korban meningkat tajam selama empat hari terakhir karena partikular udara di sana sudah melampaui batas normal yakni mencapai 650-750. Padahal, kata Hartati, standar normal partikularnya di bawah angka 150.
"Empat hari terakhir ini, kondisi udaranya sudah sangat tidak layak lagi, angka 750 itu sudah melampaui batas normal, dan itu sangat berbahaya bagi kami di Riau," katanya.
Itu sebabnya, dia mendesak pemerintah mengevakuasi warga yang terkena dampak asap ke tempat yang berudara sehat.
"Pemerintah harus segera mengevakuasi kelompok-kelompok rentan seperti ibu hamil dan anak-anak. Mereka sudah menderita, saya tidak bisa membayangkan anak-anak mereka nanti lahir dengan gagal pernafasan karena asap yang ibu mereka hirup saat masa kehamilan," kata Hartati.
"Pada tahun 2015 ini jumlah penderita ISPA meningkat dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Itu barus data yang sudah dirawat di rumah sakit dan puskesmas di Riau, belum kalau ditambahkan dengan mereka yang belum melapor," kata anggota DPRD Provinsi Riau, Ade Hartati, yang bergabung dalam Gerakan Rakyat Riau Melawan Asap, di gedung Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (18/9/2015).
Menurut data terakhir Gerakan Rakyat Riau Melawan Asap tahun ini jumlah warga yang menderita infeksi saluran pernafasan atas mencapai 43.386 jiwa.
Hartati mengatakan jumlah korban meningkat tajam selama empat hari terakhir karena partikular udara di sana sudah melampaui batas normal yakni mencapai 650-750. Padahal, kata Hartati, standar normal partikularnya di bawah angka 150.
"Empat hari terakhir ini, kondisi udaranya sudah sangat tidak layak lagi, angka 750 itu sudah melampaui batas normal, dan itu sangat berbahaya bagi kami di Riau," katanya.
Itu sebabnya, dia mendesak pemerintah mengevakuasi warga yang terkena dampak asap ke tempat yang berudara sehat.
"Pemerintah harus segera mengevakuasi kelompok-kelompok rentan seperti ibu hamil dan anak-anak. Mereka sudah menderita, saya tidak bisa membayangkan anak-anak mereka nanti lahir dengan gagal pernafasan karena asap yang ibu mereka hirup saat masa kehamilan," kata Hartati.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
Terkini
-
Kemnaker Siapkan Tenaga Kerja Terampil untuk Dukung Pertumbuhan Pasar EV dan Green Jobs
-
Ironi Distribusi Air Jakarta: Apartemen Dimanjakan, Warga Kampung Pakai Pipa Usia Setengah Abad!
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Kritik Pelibatan TNI dalam Pembekalan LPDP, TB Hasanuddin: Perlu Dikaji, Tak Sesuai Tupoksi!
-
BPJS Kesehatan dan BPKP Perkuat Tata Kelola Jaga Keberlanjutan JKN
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto
-
Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan