Pengacara Yusril Ihza Mahendra mendampingi penyelenggara Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi GICI, Yayasan Nusa Jaya Depok, Jawa Barat [suara.com/Nikolaus Tolen]
Penyelenggara Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi GICI, Yayasan Nusa Jaya Depok, Jawa Barat, pada 29 September 2015 lalu menerima informasi bahwa Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menonaktifkan kampus STIE GICI bersama 242 kampus lainnya. Kementerian menilai STIE GICI melakukan pelanggaran.
Menanggapi hal tersebut, pengacara STIE GICI, Yusril Ihza Mahendra, alasan penonaktifan kampus oleh Kemenristek dan Dikti tidak jelas.
"Tuduhan pelanggaran yang ditujukan GICI tidak jelas dan kabur. Kami sudah mempelajari apa yang disampaikan Kemenristek dan Dikti, seluruhnya tidak mempunyai dasar hukum yang kuat," kata Yusril di kantornya, Tower A, Kota Kasablanka Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (5/10/2015).
Menurut Yusril surat Kemenristek dan Dikti hanya surat peringatan.
"Dan lazimnya surat peringatan itu untuk mengingatkan saja kalau ada pelanggaran, bukan untuk menghentikan kegiatan di kampus. Kalau memang surat peringatan tidak diindahkan dan terus membandel baru mengeluarkan keputusan untuk menonaktifkan kampus tersebut," kata mantan Menteri Hukum dan HAM.
Menurut Yusril langkah Menteri M. Natsir akan membuat alumni, mahasiswa, dan pengelola kampus resah.
"Ini menimbulkan keresahan terhadap GICI dan juga empat ratusan mahasiswa, padahal mereka sudah lulus, ini tidak ada kejelasannya, judulnya surat peringatan, tapi isinya meminta mencabut," kata Yusril.
Karena itu, Yusril mendampingi STIE GICI akan segera melayangkan surat ke Kemenristek dan Dikti agar diberi waktu untuk melakukan pembahasan.
" Kita akan berusaha untuk bertemu dengan Menristek dan Dikti untuk membahas ini, kita akan kirim surat untuk menyampaikan keberatan kita, kalau peringatan ya peringatan saja, jangan penutupan," kata Yusril.
Menanggapi hal tersebut, pengacara STIE GICI, Yusril Ihza Mahendra, alasan penonaktifan kampus oleh Kemenristek dan Dikti tidak jelas.
"Tuduhan pelanggaran yang ditujukan GICI tidak jelas dan kabur. Kami sudah mempelajari apa yang disampaikan Kemenristek dan Dikti, seluruhnya tidak mempunyai dasar hukum yang kuat," kata Yusril di kantornya, Tower A, Kota Kasablanka Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (5/10/2015).
Menurut Yusril surat Kemenristek dan Dikti hanya surat peringatan.
"Dan lazimnya surat peringatan itu untuk mengingatkan saja kalau ada pelanggaran, bukan untuk menghentikan kegiatan di kampus. Kalau memang surat peringatan tidak diindahkan dan terus membandel baru mengeluarkan keputusan untuk menonaktifkan kampus tersebut," kata mantan Menteri Hukum dan HAM.
Menurut Yusril langkah Menteri M. Natsir akan membuat alumni, mahasiswa, dan pengelola kampus resah.
"Ini menimbulkan keresahan terhadap GICI dan juga empat ratusan mahasiswa, padahal mereka sudah lulus, ini tidak ada kejelasannya, judulnya surat peringatan, tapi isinya meminta mencabut," kata Yusril.
Karena itu, Yusril mendampingi STIE GICI akan segera melayangkan surat ke Kemenristek dan Dikti agar diberi waktu untuk melakukan pembahasan.
" Kita akan berusaha untuk bertemu dengan Menristek dan Dikti untuk membahas ini, kita akan kirim surat untuk menyampaikan keberatan kita, kalau peringatan ya peringatan saja, jangan penutupan," kata Yusril.
Komentar
Terpopuler
- 6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Tablet Snapdragon Mulai Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pekerja Kantoran
- 7 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki Terbaik Budget Pekerja yang Naik Kendaraan Umum
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
- Besok Bakal Hoki! Ini 6 Shio yang Dapat Keberuntungan pada 13 November 2025
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!
-
Vinfast Serius Garap Pasar Indonesia, Ini Strategi di Tengah Gempuran Mobil China
-
Minta Restu Merger, GoTo dan Grab Tawarkan 'Saham Emas' ke Danantara
-
SoftBank Sutradara Merger Dua Musuh Bebuyutan GoTo dan Grab
-
Pertamina Bentuk Satgas Nataru Demi Pastikan Ketersediaan dan Pelayanan BBM
Terkini
-
Di Hadapan Prabowo, Raja Yordania Kutuk Ledakan di SMAN 72 Jakarta, Sebut Serangan Mengerikan
-
Usai Disanksi DKPP, Anggota KPU Curhat Soal Beredarnya Gambar AI Lagi Naik Private Jet
-
Dua Resep Kunci Masa Depan Media Lokal dari BMS 2025: Inovasi Bisnis dan Relevansi Konten
-
Soal Penentuan UMP Jakarta 2026, Pemprov DKI Tunggu Pedoman Kemnaker
-
20 Warga Masih Hilang, Pemprov Jateng Fokuskan Pencarian Korban Longsor Cilacap
-
Gagasan Green Democracy Ketua DPD RI Jadi Perhatian Delegasi Negara Asing di COP30 Brasil
-
Mensos Ungkap Alasan Rencana Digitalisasi Bansos: Kurangi Interaksi Manusia Agar Bantuan Tak Disunat
-
Terbongkar! Prostitusi Online WNA Uzbekistan di Jakbar, Pasang Tarif Fantastis Rp15 Juta
-
Rp500 T Subsidi Bansos Meleset, Gus Ipul Akui Hampir Separuh Penerima Bantuan Salah Sasaran
-
Dua Sahabat Satu Mobil Menuju Istana, Hormat Prabowo Bikin Senyum Raja Abdullah II