Suara.com - Anggota Komisi X DPR Popong Otje Djundjunan atau Ceu Popong menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa dibubarkan. Ini bisa dilakukan jika korupsi sudah hilang dari Indonesia.
"Silakan KPK dibubarkan, kalau tidak ada satu kepala pun di Indonesia ini yang melakukan korupsi. Tapi coba lihat keadaan sekarang, korupsi masih ada, kan?" kata Ceu Popong, di Kota Bandung, Senin (12/10/2015).
Kata dia, meski lembaga antirasuah tersebut bersifat ad hoc namun hal tersebut bukan merupakan patokan untuk melemahkan fungsinya. Hingga saat ini tidak ada aturan yang menyatakan waktu KPK harus berakhir masa tugasnya.
"KPK itu memang ad hoc, sementara, namun berapa lamanya kita kita tidak tahu. Bisa saja sampai kiamat nanti, selama korupsi ada, mengingat KPK didirikan untuk mengatasi korupsi," kata dia.
Sementara itu Ceu Popong enggan mengomentari lebih lanjut soal pro dan kontra Revisi UU KPK karena dirinya belum menerima drafnya. "Tentang bagaimana isi dari draf tersebut saya harus baca dulu. Saya tidak mau asal ngomong," katanya. (Antara)
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
Terkini
-
Terancam 5 Tahun Bui Tapi Tak Ditahan, Eggi Sudjana: Ada 'Tangan' Politik di Kasus Roy Suryo!
-
Ancol Kaji Hapus Tiket Per Orang, Siapkan Skema 'Special Zone' Berbasis Parkir
-
Tok! Bos BJU Divonis 8 Tahun Penjara di Kasus Korupsi LPEI
-
Saling Dorong di Depan DPR! Polisi Paksa Padamkan Simbol 'Kematian' Pemerintah Milik Mahasiswa
-
Karangan Bunga Hitam Putih KDM di HUT Jakarta Curi Perhatian, Ketua DPRD DKI: Unik
-
DPR Bukan Tukang 'Stempel' Pemerintah! Saan Mustopa Kalim Fungsi Kontrol Parlemen Tetap Tajam
-
Parkir Cawang Tak Dilarang Total, Sudinhub: Kami Tindak yang Bandel!
-
Bukan Merendahkan, Wamenaker Ungkap Alasan Batasi Aturan Outsourcing di 4 Jenis Pekerjaan
-
Sasar 5 Provinsi, Program Lanskap Berkelanjutan Targetkan Konservasi Jutaan Hektare Kawasan
-
Muktamar PBNU dan Gertakan Cak Imin: Siapa yang Dianggap 'Main-main'?