Suara.com - Anggota Komisi X DPR Popong Otje Djundjunan atau Ceu Popong menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa dibubarkan. Ini bisa dilakukan jika korupsi sudah hilang dari Indonesia.
"Silakan KPK dibubarkan, kalau tidak ada satu kepala pun di Indonesia ini yang melakukan korupsi. Tapi coba lihat keadaan sekarang, korupsi masih ada, kan?" kata Ceu Popong, di Kota Bandung, Senin (12/10/2015).
Kata dia, meski lembaga antirasuah tersebut bersifat ad hoc namun hal tersebut bukan merupakan patokan untuk melemahkan fungsinya. Hingga saat ini tidak ada aturan yang menyatakan waktu KPK harus berakhir masa tugasnya.
"KPK itu memang ad hoc, sementara, namun berapa lamanya kita kita tidak tahu. Bisa saja sampai kiamat nanti, selama korupsi ada, mengingat KPK didirikan untuk mengatasi korupsi," kata dia.
Sementara itu Ceu Popong enggan mengomentari lebih lanjut soal pro dan kontra Revisi UU KPK karena dirinya belum menerima drafnya. "Tentang bagaimana isi dari draf tersebut saya harus baca dulu. Saya tidak mau asal ngomong," katanya. (Antara)
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Muncul ke Publik Usai Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Eko Purnomo: Maaf Bikin Khawatir
-
KPK Wanti-wanti Kemenkeu soal Potensi Korupsi dalam Pencairan Rp 200 Triliun ke 5 Bank
-
Mendagri Jelaskan Pentingnya Keseimbangan APBD dan Peran Swasta Dalam Pembangunan Daerah
-
Dukungan Mengalir Maju Calon Ketum PPP, Mardiono: Saya Siap Berjuang Lagi! Kembali PPP ke Parlemen!
-
KPK Beberkan Konstruksi Perkara Kredit Fiktif yang Seret Dirut BPR Jepara Artha
-
Peran Satpol PP dan Satlinmas Dukung Ketertiban Umum dan Kebersihan Lingkungan Diharapkan Mendagri
-
Jadilah Satpol PP yang Humanis, Mendagri Ingatkan Pentingnya Membangun Kepercayaan Publik
-
Sempat Copot Kepsek SMPN 1, Wali Kota Prabumulih Akui Tak Bisa Kontrol Diri
-
Mendagri Dukung Penuh Percepatan Program MBG, Teken Keputusan Bersama Terkait Lokasi SPPG di Daerah
-
Penjaringan Ketua DPC PDIP Brebes Dinilai Tak Transparan, Pencalonan Cahrudin Sengaja Dijegal?