Suara.com - Ketua DPP Golkar kubu Agung Laksono, Ace Hasan, mendorong pelaksanaan musyawarah nasional tahun ini untuk mengakomodir dualisme kepemimpinan Golkar. Hal ini disampaikan Ace untuk menanggapi putusan Mahkamah Agung memenangkan permohonan kasasi yang diajukan Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie hingga kepengurusan yang sah hasil Musyawarah Nasional Riau tahun 2009.
"Kewajiban Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie harus segera menggelar munas kembali tahun 2015 ini sebagaimana hasil rekomendasi Munas Riau," kata Ace, Rabu (21/10/2015).
Ace mengatakan keputusan Mahkamah Agung mengembalikan kepengurusan hasil Munas di Pekanbaru, Riau, yang mengukuhkan Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
"Saya secara pribadi patuh dengan keputusan tersebut. Dengan keputusan kasasi tersebut, Munas Bali dan Munas Ancol tidak lagi memiliki legalitas hukum," ujar dia.
Menurut Ace kader Golkar yang baik harus menerima keputusan tersebut dan bersatu kembali membangun Partai Golkar. Menurut dia, sudah tidak ada upaya hukum yang lain yang ditempuh setelah putusan MA.
"Karenanya, segera menggelar munas dengan menjunjung tinggi kedaulatan kader dan menegakkan prinsip-prinsip demokrasi di dalam tubuh Partai Golkar," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional
-
33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi
-
Hantavirus: Antara Risiko Global di MV Hondius dan Kesiagaan di Pintu Masuk Indonesia
-
Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF
-
Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan
-
Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China
-
Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah
-
Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP
-
Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun
-
Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara