Suara.com - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menunda pelaksanaan ujian nasional mengingat banyak daerah terlanda kabut asap yang berdampak mengganggu aktivitas belajar mengajar di sekolah.
"Sebagai bentuk empati terhadap para siswa korban bencana asap, FSGI menyerukan pemerintah menunda penyelenggaraan UN," kata Sekjen FSGI Retno Listyarti di Jakarta, Minggu (25/10/2015).
Ia mengatakan hasil pantauan FSGI, masih banyak murid diminta tetap belajar di tengah kondisi udara yang tidak sehat dan berbahaya. Sekolah masih dianggap berjalan normal. Banyak murid yang tidak mau diajak pindah atau dievakuasi karena takut tidak naik kelas dan tidak lulus.
Pihaknya masih melihat para siswa masih masuk sekolah meski kabut asap dalam tahap yang membahayakan kesehatan.
Retno menambahkan bahkan Mendikbud Anies Baswedan sempat memastikan anak-anak yang berada di wilayah bencana asap tetap dapat mengikuti ujian nasional (UN).
Anies menjamin pelaksanaan UN di daerah itu tidak akan ditunda.
FSGI juga meminta pemerintah daerah untuk menghentikan ancaman tidak mencairkan tunjangan sertifikasi para guru di lokasi bencana asap karena sekolah diliburkan dan proses pembelajaran tidak normal bukan kehendak para guru tersebut.
"Di Jambi misalnya, para guru diminta untuk melampirkan tugas siswa beserta agenda yang ditandatangani guru dan siswa selama belajar di rumah. Kalau tidak membuat, tunjangan sertifikasi tidak akan dicairkan," tukas dia.
Kemdikbud mengeluarkan surat edaran tertanggal 23 Oktober 2015 mengenai penanganan pendidikan pada daerah terdampak bencana asap yang ditujukan kepada seluruh kepada daerah di Tanah Air.
Mendikbud menegaskan yang terpenting dalam kondisi bencana asap yang berlangsung selama berbulan-bulan seperti saat ini adalah kesehatan dan keselamatan anak didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Profil Wali Kota Prabumulih: Punya 4 Istri, Viral Usai Pencopotan Kepsek SMPN 1
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu
-
Misi Penyelamatan Pekerja Tambang Freeport Berlanjut, Ini Kabar Terbarunya
-
Buntut Aksi Pemukulan Siswa ke Guru, Dikeluarkan Sekolah dan Ayah yang Polisi Terancam Sanksi
-
Perkuat Pertahanan Laut Indonesia, PLN dan TNI AL Jalin Kolaborasi
-
Korban Pemerkosaan Massal '98 Gugat Fadli Zon: Trauma dan Ketakutan di Balik Penyangkalan Sejarah
-
Pengamat: Dasco Punya Potensi Ubah Wajah DPR Jadi Lebih 'Ramah Gen Z'
-
Cuma Minta Maaf Usai Ditemukan Polisi, Kejanggalan di Balik Hilangnya Bima Permana Putra
-
YLBHI Kritik Keras Penempatan TNI di Gedung DPR: Semakin Jauhkan Wakil Rakyat dengan Masyarakat!
-
Babak Baru Perang Lawan Pencucian Uang: Prabowo 'Upgrade' Komite TPPU Tunjuk Yusril Jadi Ketua
-
Serikat Petani: Program 3 Juta Rumah Akan Gampang Dilaksanakan kalau Reforma Agraria Dilaksanakan