Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) "dicurhati" soal asap oleh masyarakat Indonesia yang tinggal di Amerika Serikat (AS).
Dalam acara dialog masyarakat dan diaspora Indonesia di Wisma Tilden, Washington DC, Minggu (25/10/2015) sore waktu setempat, Kurnia Hutapea, seorang warga Indonesia asal Sumut mengatakan meskipun dirinya tidak menghirup asap secara langsung namun ia malu kepada bangsa lain karena Indonesia menjadi negara sumber asap.
"Ini memalukan bangsa kita karena asap seperti kotoran sehingga bangsa kita tidak punya harga diri disudutkan oleh bangsa lain, kami seperti tidak bisa menegakkan kepala kami di sini karena sumber kotoran itu berasal dari negara kami," kata Kurnia.
Ia berharap Jokowi bisa bersikap tegas dan menghukum para pembakar.
Menanggapi hal itu, Presiden Jokowi menegaskan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi tahun ini menjadi terbesar karena disebabkan dua hal yakni elnino dan pemberian konsesi 4,8 juta ha lahan gambut.
"Pada tahun ini jadi terbesar karena pertama ada elnino sehingga sangat kering dan karena pemberian konsesi lahan gambut 4,8 juta ha," katanya.
Pada kesempatan itu, Presiden berdialog dengan lebih dari 1.250 masyarakat dan diaspora Indonesia di AS. Acara ini disiarkan secara live streaming yang bisa disaksikan langsung melalui Youtube.
Jokowi menambahkan, jika yang terbakar adalah lahan gambut maka upaya pemadaman seperti apapun tidak akan ada artinya karena meskipun di atasnya padam tapi di kedalaman 3-5 meter api masih membara.
Menurut dia, solusi untuk hal itu yakni membuat kanal bersekat namun untuk lahan seluas 4,8 juta ha diperlukan waktu setidaknya tiga tahun untuk membangunnya.
Saat ini pemerintah telah mencabut izin tiga perusahaan yang telah terbukti melakukan praktik pembakaran hutan dan lahan serta menetapkan 154 tersangka baik dari perusahaan maupun perorangan. Presiden menyatakan perlunya kehati-hatian untuk bertindak terhadap lahan yang sudah dikonsensi karena mengandung konsekuensi hukum.
"Kalau tidak diberikan konsesi ya tidak akan kejadian sebesar ini," katanya. (Antara)
Berita Terkait
-
Rekam Jejak Abraham Samad, Kini Terjerat Isu Ijazah Palsu Jokowi
-
Jokowi Bilang SBY Negarawan, Demokrat Anggap Polemik 'Partai Biru' Selesai
-
Kecam Pengadu Domba, Ibas Murka Demokrat Diseret Isu Ijazah Jokowi
-
Prabowo Sambut PM Malaysia di Istana Merdeka
-
Kapolri Turun Langsung Cek Karhutla di Riau, Gara-gara Asap Sampai ke Luar Negeri?
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO