Suara.com - Komando Daerah Militer (Kodam) Jayakarta mengklaim lahan dan bangunan di perumahan Zeni Mampang Prapatan yang tempati keluarga para pejuang kemerdekaan 1945 adalah aset milik TNI Angkatan Darat. Pemeliharaan aset-aset itu dikuasakan oleh Angkatan Darat kepada Kodam Jaya.
"Itu aset TNI AD yang dikuasakan pemeliharaannya ke Kodam Jaya selaku area service. Aset (lahan dan bangunan) itu terdata dalam inventarisasi kekayaan negara," kata Kepala Penerangan Kodam Jaya, Kolonel Infantri Heri Prakoso saat dikonfirmasi Suara.com, Kamis (29/10/2015).
Warga dari keluarga pejuang menyatakan bahwa perumahan itu merupakan pembelian orangtua mereka dari hasil upah dalam proyek pembangunan Ganefo, gedung olah raga yang jadi stadion Glora Bung Karno dan tugu Monas. Ketika itu para pejuang itu sebagai prajurit diperintahkan Presiden Soekarno membangun proyek negara tersebut.
"Penghuni mengaku bahwa itu pembelian oleh suami atau bapak mereka saat proyek Ganefo. Tetapi AD punya dokumen pembelian (lahan dan bangunan) dan tercatat dalam kekayaan negara," ujarnya.
Menurut dia, sebagian keluarga para pahlawan itu telah direlokasi oleh Angkatan Darat ke Cilodong, Bogor, Jawa Barat. Mereka diberi tanah dan bangunan berikut uang kerohiman sebagai ganti rugi.
"Jadi 71 warga itu sebagian, sisanya yang 57 orang sudah direlokasi ke Cilodong dengan kompensasi tanah dan bangunan. Dan jadi hak milik," terangnya.
Heri berpandangan, warga yang menolak relokasi dari perumahan Zeni Mampang Prapatan itu terbagi jadi dua kelompok. Jadi sebagian menerima relokasi.
"Mereka pecah jadi dua kelompok, yang tinggal mungkin berharap ganti rugi lebih," tuturnya.
Dia menjelaskan, sengketa itu bermula pada 1991 ketika TNI AD melakukan perjanjian ruislag atau tukar guling tanah dan bangunan dengan PT Continental (pengembang propperti). PT Continental, kata Heri, sudah memenuhi kewajiban.
"Giliran TNI AD mau serahkan aset, beberapa penghuni menolak. Sebagian alasan yang menolak sih agar ganti rugi sebanding, karena aset di Mampang dan Cilodong kan beda (nilainya). Jadi salah kalau Kodam Jaya dianggap kongkalikong dengan PT Continental," tandasnya.
Sebelumnya diberitakan, warga menggelar aksi dengan memblokade akses jalan sebagai bentuk penolakan atas upaya pengosongan paksa rumah-rumah mereka oleh Kodam Jaya.
"Kami menolak dipaksa untuk mengosongkan rumah kami. Karena ini rumah warisan orang tua kami, lahan dan perumahan ini dibeli dari hasil jerih payah dan keringat orang tua kami yang notabene pejuang," kata Bogie Humas persatuan warga Zeni Mampang Prapatan di lokasi.
Ia mengatakan, keluarganya bersama warga lainnya diintimidasi oleh pihak Kodam Jaya agar mengosongkan rumah-rumahnya. Kodam memberikan surat peringatan (SP) tiga yang jatuh temponya hari ini untuk pengosongan perumahan.
"Sejak tadi malam kami dapat kabar dari warga pihak Kodam Jaya mengancam akan mengerahkan 1.200 tentara hari ini untuk melakukan pengosongan paksa perumahan. Makanya keamanan di sini kami perketat, akses-akses jalan ditutup, karena peringatan Kodam Jaya untuk pengosongan paksa membuat resah warga," katanya.
Dia menjelaskan, di perumahan Zeni ini terdapat 71 rumah milik keluarga para pahlawan kemerdekaan 1945, pejuang Seroja Timor-Timur. Sebelumnya ada 117 rumah, namun sebagian sudah pindah karena diintimidasi oleh pihak Kodam Jaya dan yang tersisa 71 rumah keluarga pejuang.
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO