KPK Ungkap OTT Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Terkait Outsourcing di Sejumlah Dinas

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi) mengungkapkan dugaan tindak pidana korupsi dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Pekalongan yang berkaitan dengan pengadaan outsourcing.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan barang dan jasa outsourcing tersebut berkaitan dengan sejumlah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

“Adapun dugaan tindak pidana korupsi dalam peristiwa tertangkap tangan ini adalah berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (3/3/2026).

“Salah satunya terkait dengan PBJ outsourcing di lingkungan Pemkab Pekalongan. Jadi ini diduga ada di beberapa dinas,” tambah dia.

KPK mengaku membawa 11 orang dari Pekalongan ke Jakarta dalam rangkaian OTT terhadap Bupati Pekalongan Fadia Arafiq.

Budi mengungkapkan, salah satu di antaranya adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, Mohammad Yulian Akbar.

“Tim juga mengamankan sejumlah pihak di Pekalongan dan saat ini juga sedang dalam perjalanan dibawa ke Jakarta. Malam ini nanti akan tiba, ada sekitar 11 orang yang dibawa ke Jakarta. Salah satunya Sekda,” ujar Budi.

Pada kesempatan pertama, KPK lebih dulu menangkap Fadia Arafiq bersama ajudan dan orang kepercayaannya. Saat ini, mereka masih berada di Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan secara intensif.

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Pekalongan, Jawa Tengah. Dalam operasi senyap tersebut, KPK mengamankan sejumlah pihak, termasuk Bupati Pekalongan Fadia Arafiq.

Baca Juga: KPK Sita Kendaraan dan Barang Bukti Elektronik di OTT Bupati Pekalongan Fadia Arafiq

Dengan adanya operasi ini, KPK setidaknya telah melakukan tujuh OTT sepanjang 2026. Adapun operasi pertama pada 2026 ialah kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pemeriksaan pajak di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2021–2026.

Selanjutnya, KPK juga melakukan OTT dalam kasus dugaan pemerasan dengan modus fee proyek dan dana Corporate Social Responsibility (CSR) serta gratifikasi yang menjerat Wali Kota Madiun Maidi.

Ketiga, KPK melakukan OTT terhadap Bupati Pati Sudewo dalam kasus dugaan pemerasan terhadap calon perangkat desa.

Lebih lanjut, KPK melakukan dua OTT secara bersamaan, yakni kasus dugaan korupsi terkait restitusi pajak di KPP Banjarmasin, Kalimantan Selatan, serta kasus dugaan korupsi terkait importasi barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Terbaru, KPK melakukan OTT terhadap Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan dalam kasus dugaan suap pengurusan sengketa lahan.