Suara.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengatakan materi ujian sekolah di sekolah-sekolah yang terpapar asap akibat pembakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan akan disesuaikan. Dengan demikian, ujian sekolah tetap terlaksana.
"Jadi gini ujian sekolah kita lihat dulu jumlah hari liburnya. Ada yang liburnya misalnya di Palangkaraya ada yang liburnya 35 hari, tapi ada juga yang nggak sampai seminggu," kata Anies usai mendampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla salat Istisq di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Minggu (1/10/2015). "Jadi materi ujian disesuaikan dengan pembelajaran. Jadi disesuaikan."
Kegiatan belajar mengajar sekolah-sekolah yang terpapar asap akibat pembakaran lahan dan hutan selama ini terganggu. Solusi agar anak-anak tidak ketinggalan pelajaran, pemerintah menyelenggarakan program bernama kelas aman asap. Program ini didukung dengan teknologi untuk meminimalisir bahaya asap.
Anies yakin program ini dapat menurunkan Indeks Standar Pencemaran Udara di dalam kelas sehingga tidak mengganggu proses belajar mengajar.
"Kelas aman asap kita coba di Padang. ISPU di luar 388. Kalau di atas 300 di atas ambang batas bahaya dengan teknologi ini ISPU jadi 78," ujar dia.
Anies mengatakan Presiden Joko Widodo telah merasakan manfaat teknologi itu.
"Presiden merasakan langsung. Kan di luar terus masuk, jadi memang lain udaranya. Gurunya ditanya, muridnya, ketika masuk ruang kelas rasanya dingin katanya. Narik nafas nggak bau asap. Jadi kita akan bicarakan ke depan akan data ke sembilan provinsi yang masih berisiko terpapar asap. Akan kita gerakkan teknologi tepat guna dan biayanya nggak terlalu mahal. Kita butuhkan antara 600 ribu per kelas," kata Anies.
Teknologi tersebut diterapkan dengan cara memasang kasa pada setiap ventilasi ruangan, memasang kipas exhauster untuk mengeluarkan udara kotor, dan memasang sistem aerasi pada aquarium yang ditaruh di dalam ruangan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu