Suara.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan Pemerintah Amerika Serikat memberikan bantuan sebesar 2,9 juta dolar untuk restorasi hutan di Indonesia.
"Kemarin Presiden Joko Widodo sudah mengatakan kepada kami bahwa Amerika telah bersedia membantu dengan 2,9 juta dolar AS sebagai permulaan. Sudah tugas kami di Kementerian untuk menindaklanjuti itu dengan rencana yang baik," kata Siti di Jakarta, Jumat (13/11/2015).
Siti mengatakan pihaknya telah menyusun program penanggulangan hutan di Indonesia melalui pemulihan hutan secara besar-besaran, yang memerlukan anggaran tidak sedikit.
Dengan kondisi hutan di Indonesia saat ini, lanjut dia, restorasi diutamakan pada pekerjaan lapangan dengan mengelola lahan, penataan drainase sekaligus perbaikan regulasi pemanfaatan lahan.
"Restorasi besar-besaran seperti yang disampaikan Pak Wapres Jusuf Kalla itu tentu memerlukan anggaran yang besar. Maka kami berharap tetap ada dukungan internasional," tambahnya.
Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan restorasi hutan gambut yang terbakar menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat.
Bencana asap yang terjadi akibat kebakaran hutan gambut di Indonesia disebabkan juga oleh kegiatan penebangan hutan oleh perusahan-perusahaan asing sejak 1960.
"Tahun 1960/1970-an datanglah berbagai perusahaan di dunia ini, melakukan penebangan hutan di Indonesia sehingga menyebabkan hutan-hutan di Indonesia mati oleh banyak negara di dunia ini," kata Wapres Kalla saat membuka diskusi internsional terkait solusi krisis kebakaran hutan dan asap di Hotel Shangrila Jakarta.
Banyak perusahaan asing yang menanamkan modalnya di Indonesia dengan mengambil kayu hasil hutan untuk kemudian diproduksi sebagai perabotan di negaranya.
"Kursi yang di Amerika atau pun negara lain itu sebagian besar berasal dari hutan di Indonesia. Dan karena itu berlebihan, hutan-hutan di Indonesia menjadi gundul dan terjadilah bencana (asap) seperti sekarang ini," tambahnya.
Oleh karena itu, penyelesaian persoalan kebakaran hutan dan bencana asap yang puncaknya terjadi dalam kurun tiga bulan terakhir memerlukan kerja sama dari berbagai pihak. (Antara)
Berita Terkait
-
Sampai Menahan Tangis, Nicholas Saputra Ungkap Keresahan Terdalam Soal Bencana Sumatra
-
Prabowo Perintahkan Menhut Cabut 22 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Seluas 1 Juta Hektare
-
Banjir Aceh: Bukan Sekadar Hujan, tapi Tragedi Ekologis Hutan yang Hilang
-
Reforestasi Bukan Sekadar Menanam Pohon, Ini Upaya Memulihkan Ekosistem
-
Kemenhut Bongkar Dugaan Pencucian Kayu Ilegal di Sumut, Penyidikan Menyeret Sejumlah Pemilik PHAT
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin
-
Bahlil Lapor ke Prabowo Soal Energi Pasca-Bencana: Insyaallah Aman Bapak
-
Manuver Kapolri, Aturan Jabatan Sipil Polisi akan Dimasukkan ke Revisi UU Polri
-
KPK Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Uang Tunai dan Dolar Disita
-
Bersama Kemendes, BNPT Sebut Pencegahan Terorisme Tidak Bisa Dilaksanakan Melalui Aktor Tunggal
-
Bareskrim Bongkar Kasus Impor Ilegal Pakaian Bekas, Total Transaksi Tembus Rp668 Miliar
-
Kasus DJKA: KPK Tahan PPK BTP Medan Muhammad Chusnul, Diduga Terima Duit Rp12 Miliar
-
Pemerintah Aceh Kirim Surat ke PBB Minta Bantuan, Begini Respons Mendagri