Aher: Jabar Waspada Satu Bencana Longsor

Suara.com - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan yang akrab disapa Aher menyatakan waspada satu untuk bencana alam, terutama longsor dan banjir, seiring perubahan musim di Provinsi Jawa Barat.

"Waspada satu didasarkan pada kejadian longsor sebagai kejadian tahunan yang biasa terjadi di Jawa Barat, karena kondisi tanah di Jabar termasuk dalam kategori lahan subur yang biasa dijadikan tempat bercocok tanam masyarakat," katanya dalam siaran persnya, Senin (16/11/2015).

Aher menuturkan lahan subur itu biasa ditandai dengan mudahnya pergeseran lahan sehingga pihaknya mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap bahaya banjir dan longsor yang menyertai musim hujan tiba.

"Maka saya nyatakan ini waspada satu," tegasnya.

Kejadian longsor terbaru antara lain pada 15 November 2015, ketika jalan penghubung antar Kecamatan Sindangwangi dengan Kecamatan Leuwimunding, Kabupaten Majalengka, longsor usai diguyur hujan selama dua hari terakhir.

Dampak dari longsor itu, jalan tersebut kemudian runtuh.

Tanah di Jawa Barat, kata Aher, yang biasa dijadikan tempat bercocok tanam umumnya rentan menjadi kawasan longsor. Terlebih, petani biasa membuka lahan baru tidak jauh di sekitar wilayah yang telah dijadikan sebagai lahan bercocok tanam sehingga luas lahan garapan mengalami pergeseran tanah.

"Bagi para petani penggarap di lahan perbukitan, ketika longsor terjadi, mereka kemudian berpindah ke lahan baru sisa longsor. Mereka biasa menghadapinya, karena tanah subur memang berpindah-pindah. Tapi dalam Waspada satu ini, rumah di bawah lokasi rawan longsor lah, yang kami himbau segera pindah," terangnya merinci.

Pihaknya mengimbau masyarakat Jabar untuk mengantisipasi terjadinya bencana longsor, terutama di wilayah permukiman warga.

Masyarakat harus segera pindah dari kawasan bahaya tersebut, sementara aparat pemerintah daerah terlibat aktif memindahkan ke kawasan lebih aman. Menurut Aher, jika kondisi memungkinkan, masyarakat bisa menempati dulu lahan dan aset milik Pemprov Jawa Barat.

Akan tetapi, tidak di setiap kota dan kabupaten terdapat aset tersebut, sehingga dibutuhkan kerjasama pemerintah kota dan kabupaten.

"Yang terpenting itu tidak ada manusia dan perumahan di sekitar kawasan yang berbahaya atau rentan longsor," tutupnya. (Antara)