Ingin Bantu Korban Bencana Pakai e-Natura, Ahok Dianggap Suudzon

Suara.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta mengkritik rencana Pemerintah Provinsi menggunakan kartu e-Natura sebagai ganti bantuan bagi warga korban banjir. Kartu e-Natura merupakan kerjasama antara pemerintah Jakarta dan Bank Rakyat Indonesia

"Nggak jelas konsepnya belum masuk otak kita. Intinya jangan suudzon aja, kalau mau kasih bantuan kasih aja, pakai suudzon segala. Emang rakyat suudzon sama kita?" kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Mohamad Taufik di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2015).

Taufik mengatakan ketimbang suudzon kepada korban banjir, seharusnya Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memikirkan solusi agar Jakarta tidak kebanjiran terus tiap kali musim penghujan.

"Saya baca berita hari ini DKI belum siap tuh nanganin kebanjiran. Saya khawatir besok dia (Ahok) nyalahin tuhan, janganlah," kata Taufik.

"Harusnya akui, kita belum siap, dan kalau belum siap marahin dong SKPD yang nanganin itu, kalau Katulampa siaga 1 sampai Jakarta jam berapa kasih warning dong?" Taufik menambahkan.

Lebih jauh, Taufik mengatakan rencana penggunaan e-Natura masih angan-angan, apalagi belum ada alokasi anggaran untuk program ini.

"Itu kan baru angan-angan. Sekarang duitnya dari mana? Tahun 2016 belum ada tuh soal itu (anggaran yang dialokasikan ke e-Natura," kata Taufik.

Sebelumnya Ahok mengatakan pemerintah sedang menyiapkan kartu e-Natura untuk korban bencana. Kelak, pemerintah tidak lagi menyalurkan bantuan korban banjir secara tunai.

Ahok menilai pemberian bantuan melalui kartu e-Natura bisa meminimalisir penyalahgunaan bantuan.  Kartu ini hanya bisa dipakai untuk membeli kebutuhan warga saat terjadi bencana.

Melalui sistem tersebut, kata Ahok, pemerintah dapat mengontrol aliran dana.

"Jadi kita tahu dia belanjanya kemana. Kalau kita masuk kasih bantuan barang terus satu orang dapat berapa (nggak ketahuan), makanya saya tahun ini akan coba dengan sistem e-Natura," kata Ahok.