Suara.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta mengkritik rencana Pemerintah Provinsi menggunakan kartu e-Natura sebagai ganti bantuan bagi warga korban banjir. Kartu e-Natura merupakan kerjasama antara pemerintah Jakarta dan Bank Rakyat Indonesia
"Nggak jelas konsepnya belum masuk otak kita. Intinya jangan suudzon aja, kalau mau kasih bantuan kasih aja, pakai suudzon segala. Emang rakyat suudzon sama kita?" kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Mohamad Taufik di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2015).
Taufik mengatakan ketimbang suudzon kepada korban banjir, seharusnya Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memikirkan solusi agar Jakarta tidak kebanjiran terus tiap kali musim penghujan.
"Saya baca berita hari ini DKI belum siap tuh nanganin kebanjiran. Saya khawatir besok dia (Ahok) nyalahin tuhan, janganlah," kata Taufik.
"Harusnya akui, kita belum siap, dan kalau belum siap marahin dong SKPD yang nanganin itu, kalau Katulampa siaga 1 sampai Jakarta jam berapa kasih warning dong?" Taufik menambahkan.
Lebih jauh, Taufik mengatakan rencana penggunaan e-Natura masih angan-angan, apalagi belum ada alokasi anggaran untuk program ini.
"Itu kan baru angan-angan. Sekarang duitnya dari mana? Tahun 2016 belum ada tuh soal itu (anggaran yang dialokasikan ke e-Natura," kata Taufik.
Sebelumnya Ahok mengatakan pemerintah sedang menyiapkan kartu e-Natura untuk korban bencana. Kelak, pemerintah tidak lagi menyalurkan bantuan korban banjir secara tunai.
Ahok menilai pemberian bantuan melalui kartu e-Natura bisa meminimalisir penyalahgunaan bantuan. Kartu ini hanya bisa dipakai untuk membeli kebutuhan warga saat terjadi bencana.
Melalui sistem tersebut, kata Ahok, pemerintah dapat mengontrol aliran dana.
"Jadi kita tahu dia belanjanya kemana. Kalau kita masuk kasih bantuan barang terus satu orang dapat berapa (nggak ketahuan), makanya saya tahun ini akan coba dengan sistem e-Natura," kata Ahok.
Tag
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
Istana Tanggapi Gerakan 'Stop Tot Tot Wuk Wuk' di Media Sosial: Presiden Aja Ikut Macet-macetan!
-
Emil Audero Jadi Kunci! Cremonese Bidik Jungkalkan Parma di Kandang
-
DPR Usul Ada Tax Amnesty Lagi, Menkeu Purbaya Tolak Mentah-mentah: Insentif Orang Ngibul!
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
Terkini
-
Digerebek Satpol PP Diduga Sarang Prostitusi, Indekos di Jakbar Bak Hotel: 3 Lantai Diisi 20 Kamar!
-
Usai Siswa Keracunan Massal, DPR Temukan Ribuan SPPG Fiktif: Program MBG Prabowo Memang Bermasalah?
-
RUU Perampasan Aset Mesti Dibahas Hati-hati, Pakar: Jangan untuk Menakut-nakuti Rakyat!
-
Ucapan Rampok Uang Negara Diusut BK, Nasib Wahyudin Moridu Ditentukan Senin Depan!
-
Survei: Mayoritas Ojol di Jabodetabek Pilih Potongan 20 Persen Asal Orderan Banyak!
-
Sambut Putusan MK, Kubu Mariyo: Kemenangan Ini Milik Seluruh Rakyat Papua!
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi