Suara.com - Sore ini, anggota DPR lintas fraksi menggelar jumpa pers kasus dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh Ketua DPR Setya Novanto yang mencatut nama Presiden dan Wakil presiden untuk meminta saham kepada PT. Freeport Indonesia.
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR akan bekerja sesuai UU terkait laporan Menteri ESDM Sudirman Said itu.
"Dugaan pelanggaran etika sudah dilaksanakan oleh MKD DPR RI, biarkan MKD bekerja sesuai UU MD3 untuk selesaikan bila ada dugaan pelanggaran etika. MKD sedang verifikasi data tersebut. Saya yakin MKD DPR akan menuntaskan," kata Agus Hermanto di gedung DPR, Jumat (20/11/2015).
Agus menambahkan akan melakukan pengawasan terhadap proses yang sedang berlangsung di MKD.
"Kita juga memberikan pengawasan, apa hasilnya, apakah MKD bekerja sesuai dengan laporan atau tidak, apakah bisa diteruskan, apakah valid," katanya.
Ia juga meminta semua pihak untuk menahan diri untuk mendesak Setya Novanto mundur dari Ketua DPR.
"Belum ada hasil dari MKD, kok kurang pas dilakukan atau mengambil sikap tidak percaya kepada Ketua DPR RI," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
-
Dampingi Presiden, Bahlil Ungkap BBM hingga Listrik di Sumbar Tertangani Pasca-Bencana
Terkini
-
OTT KPK di Banten: Jaksa Diduga Peras Animator Korsel Rp2,4 M, Ancam Hukuman Berat Jika Tak Bayar
-
Pesan Seskab Teddy: Kalau Niat Bantu Harus Ikhlas, Jangan Menggiring Seolah Pemerintah Tidak Kerja
-
OTT Bupati Bekasi, PDIP Sebut Tanggung Jawab Pribadi: Partai Tak Pernah Ajarkan Kadernya Korupsi
-
Jawab Desakan Status Bencana Nasional, Seskab Teddy: Pemerintah All Out Tangani Bencana Sumatra
-
Pramono Anung: UMP Jakarta 2026 Sedang Dibahas di Luar Balai Kota
-
Bantah Tudingan Pemerintah Lambat, Seskab Teddy: Kami Sudah Bergerak di Detik Pertama Tanpa Kamera
-
Jelang Mudik Nataru, Pelabuhan Bakauheni Mulai Dipadati Pemudik
-
Bupati Bekasi Diciduk KPK, Pesta Suap Proyek Terbongkar di Pengujung Tahun?
-
KPK Ungkap Ada Pihak yang Berupaya Melarikan Diri pada OTT di Kalsel
-
Mengapa Cara Prabowo Tangani Bencana Begitu Beda dengan Zaman SBY? Ini Perbandingannya