Suara.com - Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Prasetio Edi Marsudi mengaku menemukan anggaran senilai Rp1,88 triliun yang disusun Satuan Kerja Perangkat Daerah DKI Jakarta tahun 2016 tanpa nomenklatur.
"Kita kan sekarang ini mau membuat angka APBD 2016 ini yang bener-bener tepat sasaran. Prioritas yang mana yang tidak prioritas yang mana," kata Prasetio di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (30/11/2015.
Anggaran ditemukan oleh jasa auditor independen yang dipakai untuk menyisir penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara DKI Jakarta tahun 2016.
Prasetio mengakui hasil auditor independen tidak bisa dijadikan dasar pengambilan kebijakan karena pemakaian jasa auditor tersebut tidak diatur UU.
"Setelah saya dapat softcopy, secara pribadi, kalau menurut UU nggak boleh ya secara legalitas, tapi kan kalau pribadi boleh-boleh saja prinsip pemikiran saya," ujarnya. "Yok gue kupas apa sih yang ada, eh tiba-tiba ada temuan-temuan yang akhirnya ada anggarannya tapi tidak ada nomeklaturnya. Nah tim saya menemukan itu."
Hasil penyisiran penyusunan anggaran yang dilakukan tim auditor independen, kata Prasetyo, telah diberitahukan kepada Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO
-
Wacana 'Go Public' PAM Jaya Bikin DPRD DKI Terbelah, Basri Baco: Ini Dinamika, Normal
-
Bukan Cuma Wacana, Ini Target Rinci Pemindahan ASN ke IKN yang Diteken Presiden Prabowo
-
Polandia Jadi Negara Eropa Kedua yang Kerja Sama dengan Indonesia Berantas Kejahatan Lintas Negara
-
Gerakan 'Setop Tot tot Wuk wuk' Sampai ke Istana, Mensesneg: Semau-maunya Itu
-
Koalisi Sipil Kritik Batalnya Pembentukan TGPF Kerusuhan Agustus: Negara Tak Dengarkan Suara Rakyat!
-
Menkeu Purbaya Bahas Status Menteri: Gengsi Gede Tapi Gaji Kecil
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil