Suara.com - Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dimyati Natakusumah membantah adanya surat pergantian anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dari Fraksi PPP yakni dari Zainud Tauhid ke Dimyati Natakusumah, bukan berasal dari PKS melainkan PPP.
"Itu palsu mana buktinya, itu ada orang hukum bawa suratnya," ujar Dimyati sambil menunjukkan surat pergantian dari PPP yang ditandatangani Ketua DPR Setya Novanto, di Gedung Nusantara II, DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (8/12/2015).
Dimyati mengaku ada yang tidak suka dengan dirinya. Apalagi, dia ditunjuk langsung oleh Ketua Umum PPP Djan Faridz.
"Mungkin mereka masalah saya jadi Sekjen dan ketua fraksi, saya kan ditunjuk partai bukan anggota, saya ditunjuk oleh ketua umum kami," katanya.
Tak hanya itu, kata Dimyati, alasan pergantian anggota MKD dari Zainud Tauhid kepada dirinya dengan alasan Zainud memiliki kesibukan.
"Alasan fraksi pa Zainud punya kesibukan," tutur Dimyati.
Dimyati menambahkan, mengenai pergantian tidak perlu dibicarakan kepada Fraksi PPP kubu Romahurmuzziy.
"MA kan sudah memutuskan bahwa Muktamar Jakarta yakni Ketua Umum Djan Faridz, tak perlu kita konsultasi kepada mereka (kubu Romahurmuzziy)," katanya.
Seperti diketahui, PPP secara mengejutkan melakukan pergantian anggota MKD dari Zainud Tauhid ke Dimyati Natakusumah saat digelarnya sidang Setya Novanto.
Kejanggalan tak cuma itu. Sidang Setya Novanto yang digelar tertutup itu juga dipimpin oleh Wakil Ketua MKD, Kahar Muzakkir --politisi asal Golkar, yang merupakan partai sang Ketua Dewan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
-
Statistik Suram Elkan Baggott Sepanjang 2025, Cuma Main 360 Menit
Terkini
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan
-
Ditantang Megawati Sumbang Rp2 Miliar untuk Korban Banjir Sumatra, Pramono Anung: Samina wa Athona
-
OTT Bekasi, KPK Amankan 10 Orang dan Segel Ruang Bupati
-
OTT KPK: Ruang Kerja Bupati Bekasi Disegel, Penyelidikan Masih Berlangsung
-
Wamendiktisaintek Soroti Peran Investasi Manusia dan Inovasi untuk Kejar Indonesia Emas 2045
-
Rumus Baru UMP 2026, Mampukah Penuhi Kebutuhan Hidup Layak?
-
Bobol BPJS Rp21,7 Miliar Pakai Klaim Fiktif, Kejati DKI Tangkap Tersangka berinisial RAS
-
Mengapa Penanganan Banjir Sumatra Lambat? Menelisik Efek Pemotongan Anggaran
-
Atasi Krisis Air, Brimob Polri Targetkan 100 Titik Sumur Bor untuk Warga Aceh Tamiang