DPD Golkar. (Suara.com/ Agung Sandy)
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar mendesak kepada pimpinan partai menjatuhkan sanksi tegas terhadap Ketua DPR RI Setya Novanto yang terlibat kasus dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Preside atas upaya permintaan saham PT Freeport Indonesia.
"Agar seluruh pelanggaran etik bagi kader partai harus diberikan sanksi tegas," kata Ketua Forum Silahturahmi Daerah DPP Partai Golkar Provinsi Se-Indonesia Gusti Iskandar Sukma Alamsyah saat menggelar konferensi pers di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (9/12/2015).
Terkait kasus dugaan 'Papa Minta Saham' tersebut, Gusti menambahkan pihaknya juga meminta pimpinan partai untuk segera memecat Setya Novanto dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Umum.
"Selain dikenakan sanksi etik dalam lembaga perwakilan yang terhormat, maka meminta dan mendesak agar saudara Setya Novanto dipecat keanggotaannya dari partai Golkar, kata dia.
Sebelumnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said pada Senin, (16/11/2015) lalu melaporkan Ketua DPR Setya Novanto ke MKD atas dugaan pelanggaran etika. Setya dilaporkan dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden untuk meminta saham PT Freeport kaitan perpanjangan kontrak karya.
Namun, dalam sidang MKD, Setya membantah tudingan tersebut. Dia menyatakan tidak pernah mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden untuk meminta saham.
Sementara soal pertemuannya dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin bukan inisiatifnya sebagai pimpinan DPR.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
Terkini
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa
-
10 Gedung di Jakarta Kena SP1 Buntut Kebakaran Maut Terra Drone, Lokasinya Dirahasiakan
-
Misteri OTT KPK Kalsel: Sejumlah Orang Masih 'Dikunci' di Polres, Isu Jaksa Terseret Menguat
-
Ruang Kerja Bupati Disegel, Ini 5 Fakta Terkini OTT KPK di Bekasi yang Gegerkan Publik
-
KPK Benarkan OTT di Kalimantan Selatan, Enam Orang Langsung Diangkut
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan
-
Ditantang Megawati Sumbang Rp2 Miliar untuk Korban Banjir Sumatra, Pramono Anung: Samina wa Athona
-
OTT Bekasi, KPK Amankan 10 Orang dan Segel Ruang Bupati
-
OTT KPK: Ruang Kerja Bupati Bekasi Disegel, Penyelidikan Masih Berlangsung