Persatuan Guru Republik Indonesia peringati HUT ke 70 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (13/12/2015). Menteri Kordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani hadir [suara.com/Bagus Santosa]
Menteri Kordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani menyampaikan salam hangat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).
Hal itu dikatakan Puan saat memberikan sambutan dalam perayaan ulang tahun ke-70 PGRI di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK). Puan, hadir sekaligus mewakili Presiden Jokowi yang berhalangan hadir, Minggu (13/12/2015).
"Saya mewakili Presiden Jokowi menyampaikan salam hangat kepada seluruh guru Indonesia yang hadir pada kesempatan ini," kata Puan.
Sebelum Puan memberikan pidato, Ketua PGRI Sulistiyo sempat memberitahukan ketidakhadiran Presiden Jokowi yang akhirnya diwakilkan Puan. Peserta yang hadir pun memberikan sorakan saat nama Puan disebut oleh Sulistiyo.
"Seperti yang sudah disampaikan Ketua PGRI, bahwa HUT ke-70 PGRI ini dilaksanakan di GBK, GBK adalah tempat bersejarah," kata Puan. Belum tuntas kalimatnya itu, teriakan 'Wuuuu' menggema di GBK.
"Sebentar, tadi Pak Presiden mau hadir, tapi beliau mengikuti kegiatan lain. Jadi nggak bisa datang," kata Puan yang disambut sorakan lagi.
"Saya bisa nggak meneruskan ini? Kalau diperbolehkan saya teruskan. Tapi tolong diperdengarkan. Bagaimana? Boleh diteruskan?" kata Puan.
Dalam sambutannya itu, Puan mengatakan guru punya tanggungjawab yang tinggi dalam membangun bangsa. Yaitu dengan cara mencerdaskan anak bangsa melalui pendidikan karakter, dan meningkatkan kualitas hidup manusiayang berakhlak serta menguasai ilmu pengetahuan.
"Tujuan utama pendidikan adalah membentuk karakter bangsa, di tangan kalian lah," ujar Puan.
Dia pun meminta guru untuk fokus meningkatkan pelayanan pendidikan untuk peserta didiknya. Meskipun hal itu terhambat oleh wilayah yang kurang bersahabat.
Puan juga berharap kode etik guru ditingkatkan. Harapannya, ada sanksi yang digulirkan ketika ada pelanggaran profesi yang dilakukan oleh guru.
"Organisasi guru harus berani memberi sanksi kepada anggotanya yang melanggar kode etik," kata Puan.
Selain itu, Politisi PDI Perjuangan ini berharap adanya penataan organisasi guru yang masih belum berjalan baik. Hal ini sekaligus meminta bantuan supaya ada persamaan persepsi antara organisasi guru dan pemerintah.
"Saya harap ada titik temunya. Pemerintah tidak mungkin menghalangi guru untuk berorganisasi. Namun, kita harus punya pemahaman yang utuh. Organisasi guru tidak sama dengan perserikatan tertentu. Guru tidak mungkin mengklaim perserikatan baru. Karena itu harus ada pemahaman yang utuh di antara kita," tutur Puan.
Komentar
Berita Terkait
-
Gubernur Riau Terjaring OTT, Begini Reaksi Ketua DPR Puan Maharani
-
Soal Pemberian Gelar Pahlawan ke Soeharto, Puan Singgung Rekam Jejak: Harus Dikaji Dengan Baik
-
Soal Polemik Whoosh, Puan: Jangan Terjadi Kerugian Negara Berlarut-larut
-
Penguasa Orba Diusulkan Dapat Gelar Pahlawan, Puan Maharani Ungkit Rekam Jejak Soeharto, Mengapa?
-
Geger Gubernur Riau Kena OTT KPK, Puan Maharani Beri Peringatan Keras: Semua Mawas Diri
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru
-
Judi Online Lebih Ganas dari Korupsi? Menteri Yusril Beberkan Fakta Mengejutkan
-
Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
-
Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
-
Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting