Suara.com - Calon pimpinan KPK Johan Budi mengatakan rekaman yang menjadi alat bukti. Namun tergantung peruntukannya.
Hal itu dikatakannya saat fit and proper test di Komisi III saat ditanyakan rekaman yang jadi alat bukti dalam kasus pencatutan nama Presiden dan wakil presiden oleh Ketua DPR Setya Novanto. Kasus ini sendiri sedang ditangani MKD setelah Menteri ESDM Sudirman Said melaporkannya.
"Saya tidak pernah mengatakan bahwa rekaman itu bisa jadi alat bukti. Penyadapan itu harus lewat proses lawfull interception, tidak bisa sembarang orang menyadap. Harus ada orang atau lembaga yang diberi kewenangan," kata Johan, Senin (14/12/2015).
"Kalau rekaman, siapa orang boleh, lalu apakah bisa dijadikan barang bukti tergantung dari rekamannya berkaitan atau tidak dengan tidak pidana yang sedang ditangani. Terkait MKD, lihat dari sisi penegak hukum bagaimana rekamannya," tambah dia.
Rekaman percakapan antara Ketua DPR Setya Novanto, pengusaha minyak Riza Chalid dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin menjadi perdebatan tersendiri di MKD.
Sebagian anggota mempertanyakan validitas rekaman yang diberikan Menteri ESDM Sudirman Said. Kendati demikian, sidang di MKD tetap berjalan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT