Anggota Komisi III DPR yang juga anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Syarifudin Sudding (kiri). [Antara/Reno Esnir]
Baca 10 detik
Setelah Setya Novanto resmi menyatakan diri mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPR Periode 2014-2019, maka jabatan ketua DPR pun dipastikan sudah kosong. Dan untuk mencari pengganti Setnov, Politisi Hanura, Sarifuddin Suding mengatakan bahwa hal tersebut adalah menjadi kewenangan Fraksi Golkar.
"Tetap itu kewenangan yang ada di Fraksi partai Golkar, saya kira mekanisme seperti itu jadi tidak ada istilah kocok ulang,"kata Suding di Gedung DPR Senayan, Jakkarta, Kamis(17/12/2015).
Meskipun mekanismenya seperti yang dikatakan oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura tersebut, namun menurut Ketua Fraksi Nasdem di DPR, Victor Liaskodat, bisa saja mekanismenya melalui kocok ulang. Namun, hal itu dapat dilakukan bila ada kesepakatan untuk melakukan mekanisme tersebut.
"Ya bisa saja melalui mekanisme kocok ulang, kalau ada kesepakatan seperti itu," kata Victor.
Dan ketika dimintai komentar terkait mundurnya Politisi Golkar dari kursi nomor satu Parlemen, Suding mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Mantan Pimpinannya tersebut sebagai sebuah langkah yang arif.
"Dia berhenti dalam posisi Ketua DPR RI akan tetapi keanggotaanya masih tetap. Dan itu adalah sebuah langkah yang arif ya," kata Suding.
Komentar
Berita Terkait
-
RUU Anti-Flexing Ahmad Dhani Disambut Skeptis Golkar: Cukup Diatur Fraksi, Tak Perlu UU
-
Bahlil Kumpulkan Fraksi Golkar di DPR, Beri Arahan Khusus: Harus Peka Kondisi Masyarakat
-
Adies Kadir Dinonaktifkan, Golkar: Otomatis Tak Dapat Gaji dan Tunjangan
-
Usulan Anggota DPR SIM Seumur Hidup Bikin Driver Ojol dan Sopir Taksi Senang, Berharap Segera Terealisasi
-
Modal Pilkada dan Caleg Besar Celah Korupsi, Bamsoet ke Capim KPK: Demokrasi Kita Jurus NPWP, Nomor Piro Wani Piro
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO