Suara.com - Ada yang menarik saat pengumuman soal kebijakan baru soal syarat kepemilikan senjata di Amerika Serikat di Gedung Putih, Washington DC, Selasa (5/1/2016) waktu setempat. Seperti dikutip dari Reuters, Presiden Barack Obama meneteskan air mata saat mengenang anak-anak yang menjadi korban dalam beberapa insiden penembakan massal di negeri tersebut.
Selama ini, pemerintahan Obama mendorong dibuatnya sebuah aturan baru soal kepemilikan senjata. Salah satunya adalah pemeriksaan latar belakang yang lebih ketat untuk calon pemilik senjata.
Namun, lansiran Independent, keinginan tersebut terhenti di Kongres yang menolak kebijakan baru tersebut. Kongres menilai, kebijakan baru bisa melanggar Amandemen Kedua Amerika Serikat. Amandemen yang disahkan pada 15 Desember 1791 tersebut mengatur hak warga untuk memiliki dan menyimpan senjata api.
Namun, kian meningkatnya frekuensi insiden penembakan di Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir, mendorong pemerintah untuk melakukan pembenahan. Lagipula, berdasarkan sebuah riset yang dilakukan Universitas Quinnipiac, 84 persen responden mendukung adanya pemeriksaan latar belakang bagi calon pemilik senjata.
Dijegal Kongres, Obama, yang masa jabatannya akan segera berakhir usai pemilihan presiden bulan November nanti, memutuskan menggunakan kekuasaannya untuk memberlakukan kebijakan baru tersebut.
Reuters menyebutkan, di tengah-tengah pidato emosionalnya, Obama beberapa kali terlihat mengusap air mata yang menetes dari kedua matanya ketika mengenang aksi pembantaian 20 anak dan 6 orang dewasa di sebuah sekolah dasar di Sandy Hook, Newton, Connecticut bulan Desember 2012 silam.
"Setiap saya mengingat anak-anak itu, saya merasa marah," kata Obama sambil meneteskan air mata.
"Hal itu mengubah saya, hari itu juga," sambungnya.
Obama menuding para pembuat undang-undang di Kongres kalah oleh lobi-lobi yang dilancarkan National Rifle Association (NRA), sebuah badan advokasi hak kepemilikan senjata. Badan inilah yang melakukan lobi terkait peraturan perundangan senjata di AS.
Independent menyebut, mengutip informasi dari Associated Press, menurut undang-undang kepemilikan senjata yang berlaku saat ini, hanya pedagang senjata berizin federal saja yang harus melakukan pemeriksaan latar belakang kepada para calon pembeli. Namun, pada ajang-ajang pameran senjata dan situs internet, seringkali pedagang mengesampingkan persyaratan itu dengan cara menolak menjadi pedagang berizin.
Berita Terkait
-
4 Ucapan Kontroversial Trump di Depan Donatur Partai Republik: Serang Media AS hingga Obama
-
Direktur Inteljen AS Tuduh Barack Obama Berkhianat Karena 'Manipulasi' Pemilu
-
Ulasan Buku Becoming: Kisah Inspiratif Perjalanan Hidup Michelle Obama
-
Segini Harta Kekayaan Michelle Obama yang Kena Rumor Perceraian dengan Barack Obama
-
Michelle Obama Tanggapi Isu Rumah Tangga: Tak Perlu Lagi Hidup Sesuai Ekspektasi
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
Pilihan
-
Bukan Hanya soal BBM, Kebijakan WFH Mengancam Napas Bisnis Kecil di Magelang
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
Terkini
-
Bela Donald Trump, Ketua DPR AS Sebut Paus Leo XIV Harusnya Siap Dikomentari
-
PM Armenia Pamer Kedeketan dengan Rusia, Komunikasi Sangat Intensif
-
Janji Xi Jinping kepada Trump: Pastikan Tak Ada Pasokan Senjata China untuk Iran
-
Rusia Bela Hak Nuklir Iran, Lavrov Sebut Pengayaan Uranium untuk Tujuan Damai
-
Kisah Siswa Pulau Batang Dua Tempuh Ujian Kelulusan di Tenda Pengungsian
-
ILUNI UI Soroti Risiko Hukum di Balik Transformasi BUMN: Era Baru, Tantangan Baru
-
H-7 Keberangkatan, Pemerintah: Persiapan Haji 2026 Hampir Rampung 100 Persen
-
Kasus Pelecehan Seksual FH UI: Bukti Dunia Pendidikan Kita Sedang Tidak Baik-Baik Saja?
-
Tak Perlu KTP Pemilik Lama, Polri Longgarkan Syarat Pajak Kendaraan Bekas di Seluruh Daerah!
-
Eropa Bersiap AS Keluar dari NATO, Trump yang 'Mencla-mencle' Jadi Sorotan Jerman