Direktur Saiful Mujani Search and Consulting, Djayadi Hanan [suara.com/Nikolaus Tolen]
Baca 10 detik
Direktur Saiful Mujani Research and Consulting, Djayadi Hanan, mengatakan banyaknya penolakan masyarakat terhadap keberadaan Islamic State of Iraq and Syria di Indonesia sangat membantu aparat keamanan. Artinya, banyak masyarakat tidak akan bergabung dengan kelompok radikal itu.
"Kami lakukan survei ini, karena memang domain ISIS sudah ada di Indonesia. Itu penting, karena tidak hanya bagi rakyat Indonesia, tetapi juga terutama bagi pihak pengambil kebijakan dan pihak aparat keamanan," kata Djayadi di kantornya, Jalan Cisadane Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (22/1/2016).
Kata Djayadi, aparat keamanan di Indonesia sudah tidak terlalu sulit lagi dalam menghadapi kelompok-kelompok radikal yang ada di Indonesia. Namun, meskipun mayoritas menolak keberadaan ISIS di Indonesia, bukan berarti aparat keamanan tidak mewaspadai perkembangan dari ISIS tersebut. Karena selain 0,8 persen dari 62 persen yang tahu ISIS menyatakan setuju dengan keberadaannya di Indonesia, masih ada 38 persen lagi yang masih tersisa karena tidak tahu akan ISIS.
"Masih ada potensi yang menyetujui ISIS itu berada di Indonesia. Aparat keamanan harus tetap waspada, walaupun angkanya tidak terlalu besar," kata Djayadi.
Djayadi mengingatkan berkat kepintaran di bidang teknologi, ISIS menjadi lebih mudah merekrut pengikut baru. Apalagi, kata Djayadi, nantinya akan ada lebih banyak warga Indonesia "lulusan" Suriah yang akan kembali ke Indonesia.
"Para teroris ini kan canggih cara berpikirnya, terutama master mindnya, mereka mengerti teknologi, dan bagaimana cara berhubungan dengan orang per orang, yang mereka perlukan sedikit orang untuk melakukan aksi-aksi sesuai kepentingan mereka," kata Djayadi.
"Kami lakukan survei ini, karena memang domain ISIS sudah ada di Indonesia. Itu penting, karena tidak hanya bagi rakyat Indonesia, tetapi juga terutama bagi pihak pengambil kebijakan dan pihak aparat keamanan," kata Djayadi di kantornya, Jalan Cisadane Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (22/1/2016).
Kata Djayadi, aparat keamanan di Indonesia sudah tidak terlalu sulit lagi dalam menghadapi kelompok-kelompok radikal yang ada di Indonesia. Namun, meskipun mayoritas menolak keberadaan ISIS di Indonesia, bukan berarti aparat keamanan tidak mewaspadai perkembangan dari ISIS tersebut. Karena selain 0,8 persen dari 62 persen yang tahu ISIS menyatakan setuju dengan keberadaannya di Indonesia, masih ada 38 persen lagi yang masih tersisa karena tidak tahu akan ISIS.
"Masih ada potensi yang menyetujui ISIS itu berada di Indonesia. Aparat keamanan harus tetap waspada, walaupun angkanya tidak terlalu besar," kata Djayadi.
Djayadi mengingatkan berkat kepintaran di bidang teknologi, ISIS menjadi lebih mudah merekrut pengikut baru. Apalagi, kata Djayadi, nantinya akan ada lebih banyak warga Indonesia "lulusan" Suriah yang akan kembali ke Indonesia.
"Para teroris ini kan canggih cara berpikirnya, terutama master mindnya, mereka mengerti teknologi, dan bagaimana cara berhubungan dengan orang per orang, yang mereka perlukan sedikit orang untuk melakukan aksi-aksi sesuai kepentingan mereka," kata Djayadi.
Tag
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO