Suara.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), menegaskan bahwa menghapus bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium dari Ibu Kota, tidaklah harus berdasarkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI. Menurutnya, apabila PT Pertamina (Persero) setuju, maka Premium dipastikan hilang dari Jakarta.
"Nggak perlu (persetujuan DPRD). Itu tergantung Pertamina-nya. Kita kirim surat ke Pertamina (agar Premium dihapus dari Jakarta). Baru dibikin surat kemarin, baru ketemu Humas Pertamina," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (2/2/2016).
Mantan Bupati Belitung Timur ini pun mengajak warga Jakarta untuk mulai sekarang tidak menggunakan bensin Premium lagi. Sementara untuk mengurangi polusi, Ahok menilai subsidi BBM yang dilakukan oleh pemerintah selama ini dinilai tidak tepat. Subsidi menurutnya lebih tepat apabila dialokasikan ke pembangunan infrastruktur, transportasi umum, juga subsidi kesehatan dan pendidikan.
"Ya, kita orang Jakarta nggak usah pake Premium lagi. Kan Premium juga lagi turun. Kita pengen kita nggak usah pake Premium, lebih mengatasi polusi," jelas Ahok.
Ahok mengakui, usulannya untuk menghapus Premium belum dibicarakan dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) maupun dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said.
"Belum. Kan saya udah pernah ngomong dari dulu, nggak mau ada subsidi. Dan sekarang tepat (harga) minyak turun," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas