Suara.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana (Lulung) curiga maraknya pemberitaan soal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan membongkar kawasan Kalijodo, Jakarta, merupakan bentuk pengalihan isu dari kasus dugaan korupsi pembelian lahan di Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat. Kasus ini diduga melibatkan pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
"Kalijodo pengalihan isu Sumber Waras. Karena kok isu media serentak Sumber Waras hilang, ada apa dengan Kalijodo, ada apa? Ini pengalihan isu dari Sumber Waras," ujar Lulung di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (16/2/2016).
Lulung bahkan menginginkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga menyalah gunakan pembelian lahan RS Sumber Waras.
Pembelihan RS Sumber Waras ini terindikasi mengakibatkan kerugian keuangan pemerintah daerah sebesar Rp191 miliar dalam APBD Perubahan DKI Jakarta tahun 2014.
"Saya sih ingin cepat-cepat dia (Ahok) ditahan gitu, orang sudah cukup buktinya," jelas Lulung.
Terkait penggusiran Kalijodo, Politisi PPP ini mengaku setuju dengan wacana pemprov DKI yang akan menggusur Kalijodo, karena disebut berdiri diatas jalur hijau. Lulung berharap penertiban nanti dilakukan secara persuasif. Sehingga tak ada gesekan antara petugas dengan warga.
"Haji Lulung sepakat dengan penertiban. Tapi konsepnya penataan. Tapi harus didahulukan komunikasi, jangan pakai kekerasan. Jangan didahulukan pakai TNI dan Polri," jelas Lulung.
Menurut Lulung, apabila dalam penertiban kembali ada gesekan antara warga Kalijodo dengan petugas, maka Ahok dinilai ingin membuat jarak antara rakyat dengan aparat keamanan.
"Kalau itu terjadi Ahok selalu membuat opini agar membuat jarak terhadap TNI polri terhadap masyarakat, ini bahaya," katanya.
Lulung menjelaskan apabila Ahok tidak berani melakukan komunikasi dengan warga di Kalijodo, komunikasi tersebut dapat dilakukan di kantor lurah atau wali kota setepat dengan mengubdang warga Kalijodo.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO