Deddy Corbuzier dukung surat edaran KPI [Instagram @mastercorbuzier]
Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Hanafi Rais mengapresiasi langkah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengenai larangan yang berbau LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender). Hanafi menuturkan, ke depan larangan tersebut harus dimasukkan dalam revisi Undang-undang penyiaran.
"Kami mengapresiasi langkah KPI yang kemarin memberi surat edaran mengenai larangan tampilan LGBT dan di Undang-undang nanti, saya kira itu juga relevan untuk dimasukkan supaya aturannya tegas mengenai propaganda itu," ujar Hanafi di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (25/2/2016).
Lebih lanjut pembahasan revisi Undang-undang penyiaran masih akan dibahas sebelum DPR memasuki masa reses.
"Masih pada tahap awal, masih sepertiga. Sudah masuk (Prolegnas tahun ini). Tapi kita kejar sebelum reses sudah selesai jadi masa persidangan kita harapkan selesai, itu berarti 2016," ungkapnya
Sebelumnya, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI ) melarang stasiun televisi menyiarkan tayangan yang mengkampanyekan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT).
Tag
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- 7 Sepatu Adidas Diskon hingga 60% di Sneakers Dept, Cocok Buat Tahun Baru
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Berapa Harga Mobil Bekas Toyota Yaris 2011? Kini Sudah di Bawah 90 Juta, Segini Pajaknya
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
Pilihan
-
Aksi Adik Kandung Prabowo yang Makin Mencengkeram Bisnis Telekomunikasi
-
Sesaat Lagi! Ini Link Live Streaming Final Futsal ASEAN 2025 Indonesia vs Thailand
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
-
Seni Perang Unai Emery: Mengupas Transformasi Radikal Aston Villa
-
Senjakala di Molineux: Nestapa Wolves yang Menulis Ulang Rekor Terburuk Liga Inggris
Terkini
-
Waketum PAN Sebut Pilkada Lewat DPRD Layak Dipertimbangkan: Bisa Tekan Politik Uang dan Dinasti
-
Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno Singgung Sila ke-4: Pilkada Lewat DPRD Layak Dikaji dan Konstitusional
-
KPK Sebut Penyidikan Kasus Haji Segera Rampung, Bagaimana Nasib Gus Yaqut hingga Bos Maktour?
-
Istana Dukung Langkah Pemda Larang Pesta Kembang Api di Perayaan Tahun Baru
-
Bambang Widjojanto Ingatkan KPK Tak Tunda Penetapan Tersangka karena Perhitungan Kerugian Negara
-
Banjir Sumatera Bukan Bencana Alam, Amnesty International: Cerminan Kebijakan Pro Deforestasi
-
Persija Jakarta Vs Bhayangkara FC Malam Ini, 1.295 Personel Gabungan Siap Amankan SUGBK
-
KPK Bantah Ada Intervensi untuk Hentikan Penyidikan Kasus Tambang Nikel Konawe Utara
-
Berlaku Januari 2026, Prabowo Sudah Teken KUHAP Baru
-
Kapal Wisata Tenggelam di Labuan Bajo, Eddy Soeparno Ingatkan Bahaya Over Capacity dan Cuaca Ekstrem