Suara.com - Setelah Kalijodo selesai, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menertibkan keberadaan pemukiman kumuh di kolong jalan tol Pluit, Jakarta Utara. Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ingin eksekusinya secepatnya.
"Kolong tol Pluit bakal kami beresin hari ini juga, tanpa surat peringatan," kata Ahok di Jakarta Utara, Selasa (1/3/2016).
Perlakuan terhadap pemukiman kumuh di kolong jalan tol Pluit berbeda dengan kawasan Kalijodo.
"Enak aja elu duduk tanah gue, pakai peringatan. Itu baru dibebaskan sebulan yang lalu (tapi balik lagi), peringatan itu sopan saja yang sudah lama, yang baru mah nggak usah sopan-sopan," ujarnya.
"Sejak kapan ada sosialisasi, sekarang aku nggak mau lagi ada sosialisasi. Pokoknya yang mana RTH (ruang terbuka hijau), SP 1, 2 dan 3 bongkar saja," Ahok menegaskan.
Walaupun begitu, kata Ahok, pemerintah tetap akan memberikan kompensasi kepada warga yang memenuhi syarat untuk dapat tinggal di rumah susun.
"Dapet (rusun), kita sekarang ada 650 unit rusun yang lebih kecil tapi. Kalau nggak ada KTP DKI nggak bakal dikasih," katanya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- 7 Sepatu Adidas Diskon hingga 60% di Sneakers Dept, Cocok Buat Tahun Baru
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Kencang bak Ninja, Harga Rasa Vario: Segini Harga dan Konsumsi BBM Yamaha MT-25 Bekas
Pilihan
-
Kaleidoskop Sumsel 2025: Menjemput Investasi Asing, Melawan Kepungan Asap dan Banjir
-
Mengungkap Gaji John Herdman dari PSSI, Setara Harga Rumah Pinggiran Tangsel?
-
Aksi Adik Kandung Prabowo yang Makin Mencengkeram Bisnis Telekomunikasi
-
Sesaat Lagi! Ini Link Live Streaming Final Futsal ASEAN 2025 Indonesia vs Thailand
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
Terkini
-
Fraksi Partai Nasdem Dukung Pilkada Lewat DPRD: Sesuai Konstitusi dan Pancasila
-
DPR Desak KPK Jelaskan Penghentian Penyelidikan Kasus Aswad Sulaiman Secara Transparan
-
Hadapi Tantangan Geografis, Pendidikan dan Kesejahteraan Anak di Maluku Utara Jadi Fokus
-
AMAN Catat Konflik 202 Ribu Hektare Wilayah Adat Bengkulu Sepanjang 2025
-
Harapan Publik Tinggi, KPK Tegaskan Penghentian Kasus Aswad Sulaiman Berbasis Alat Bukti
-
Rentetan Kecelakaan Kerja di Galangan PT ASL Shipyard Kembali Terjadi, Polisi Turun Tangan
-
Viral Sekelompok Orang Diduga Berzikir di Candi Prambanan, Pengelola Buka Suara
-
Bahlil Lahadalia Jamu Cak Imin dan Zulhas Hingga Dasco di Kediamannya, Bahas Apa?
-
Tak Bisa Beli Roti Gegara Cuma Punya Uang Tunai: Kenapa Toko Lebih Suka Cashless?
-
Mendagri: Pemerintah Siapkan Bantuan Renovasi dan Hunian bagi Warga Terdampak Bencana Sumatra