Presiden Joko Widodo meninjau proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olah Raga Nasional (P3SON) yang terbengkalai di Hambalang, Bogor, Jumat (18/3). [Setpres/Rusman]
Proyek Pusat Pendidikan Pelatihan Sekolah Olahraga Nasional di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, senilai triliunan rupiah, yang mangkrak di zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menjadi perbincangan hangat setelah Presiden Joko Widodo menengoknya pada Jumat (18/3/2016) lalu.
Presiden sedih melihat kondisi proyek tersebut dan dia merencanakan untuk melanjutkan proyek lagi agar aset negara tak sia-sia.
Wakil Ketua DPR dari Fraksi Demokrat Agus Hermanto menilai proyek Hambalang mangkrak sejak zaman SBY karena sejumlah masalah serius.
Presiden sedih melihat kondisi proyek tersebut dan dia merencanakan untuk melanjutkan proyek lagi agar aset negara tak sia-sia.
Wakil Ketua DPR dari Fraksi Demokrat Agus Hermanto menilai proyek Hambalang mangkrak sejak zaman SBY karena sejumlah masalah serius.
"Saat itu, pembangunan tidak bisa dilanjutkan karena anggaran Hambalang dibidangi Komisi X dan audit BPK. Jadi tidak bisa dicairkan. Apalagi, Panja Hambalang bilang bahwa proyek ini tidak bisa diteruskan karena sedang ada permasalahan hukum," kata Agus di DPR, Rabu (23/3/2016).
Agus menambahkan KPK juga melarang proyek tersebut dilanjutkan karena ada masalah hukum. Sejumlah pejabat pemerintah dan politisi serta pengusaha masuk penjara gara-gara duit proyek.
"Sehingga, pekerjaan Hambalang praktis, siapapun menterinya, siapapun presidennya waktu itu, tentu tidak akan bisa melakukan (pembangunannya)," ujar Agus.
Agus menambahkan KPK juga melarang proyek tersebut dilanjutkan karena ada masalah hukum. Sejumlah pejabat pemerintah dan politisi serta pengusaha masuk penjara gara-gara duit proyek.
"Sehingga, pekerjaan Hambalang praktis, siapapun menterinya, siapapun presidennya waktu itu, tentu tidak akan bisa melakukan (pembangunannya)," ujar Agus.
Menurut Agus kalau KPK mengatakan masalah hukum dalam proyek Hambalang sudah selesai, pembangunan dapat dilanjutkan. Agus mengatakan sampai saat ini proyek masih dijadikan barang bukti.
"Tapi itu membutuhkan pembahasan lebih lanjut," kata dia.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Mobil 7 Seater yang Jarang Rewel untuk Jangka Panjang, Solusi Cerdas Keluarga
- Appi Sambangi Satu Per Satu Kediaman Tiga Mantan Wali Kota Makassar
- Ibu-Ibu Baku Hantam di Tengah Khotbah Idulfitri, Diduga Dipicu Masa Lalu
- Pakai Paspor Belanda saat Perpanjang Kontrak 2025, Status WNI Dean James Bisa Gugur?
- Pajaknya Nggak Bikin Sengsara: Cek 5 Mobil Bekas Bandel di Bawah 70 Juta untuk Pemula
Pilihan
-
Dean James Masih Terdaftar sebagai Warga Negara Belanda
-
Diskon Tarif Tol 30 Persen Arus Balik: Jadwal, Tanggal dan Rute Lengkap
-
Ironi Hari Air Sedunia: Ketika Air yang Melimpah Justru Menjadi Kemewahan
-
Rudal Iran Hantam Dekat Fasilitas Nuklir Israel, 100 Orang Jadi Korban
-
Skandal Dean James Melebar! Pakar Hukum Belanda Sebut Status WNI Jadi Masalah Utama
Terkini
-
Kisah Difabel Tuli Perdana Dengar Suara Takbiran: Dulu Duniaku Sangat Sunyi
-
Viral Keluhan Ban Mobil Dikempeskan di Monas, Kadishub DKI: Jangan Parkir di Badan Jalan!
-
Hampir 100 Persen Pengungsi Bencana di Sumatera Tak Lagi di Tenda
-
Kritik KPK, Sahroni Usul Tahanan Rumah Harus Bayar Mahal: Biar Negara Gak Rugi-Rugi Banget
-
Mudik Siswa Sekolah Rakyat, Naila Akhirnya Punya Rumah Baru Layak Huni
-
Tentara Amerika Gali Kuburannya Sendiri Jika Serang Pulau Kharg
-
Dukung Wacana WFH ASN demi Hemat Energi, Komisi II DPR: Tapi Jangan Disalahgunakan untuk Liburan
-
Lebaran Perdana Warga Kampung Nelayan Sejahtera, Kini Tanpa Rasa Cemas
-
Eks Menag Yaqut Jadi Tahanan Rumah, Mantan Penyidik: KPK Tak Boleh Beri Perlakuan Istimewa
-
Turap Longsor di Kramat Jati, 50 Personel Gabungan Dikerahkan