Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani [suara.com/Nikolaus Tolen]
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani menyayangkan munculnya aksi kekerasan di tengah demo ribuan sopir taksi konvensional untuk menuntut penutupan aplikasi pemesanan transportasi online, Uber dan Grab. Menurut putri Megawati Soekarnoputri, peristiwa tersebut bertentangan upaya pemerintah menegakkan revolusi mental.
"Pendemo sudah ditentukan jam dan tempatnya dan tidak boleh mengganggu ketertiban umum. Kalau anarkis dan mengganggu ketertiban umum, itu bukanlah satu hal yang harus dilakukan dan itu bertolak belakang dengan gerakan revolusi mental," kata Puan dalam acara Gerakan Nasional Revolusi Mental BPJS Ketenagakerjaan di gedung BPJS, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (23/3/2016).
Buntut bentrok antara sebagian sopir taksi konvensional dan pengemudi ojek online di sejumlah tempat, sepanjang Selasa (22/3/2016), polisi mengamankan sekitar 83 orang dari kedua belah pihak. Empat ditahan, satu di antaranya jadi tersangka.
"Pendemo sudah ditentukan jam dan tempatnya dan tidak boleh mengganggu ketertiban umum. Kalau anarkis dan mengganggu ketertiban umum, itu bukanlah satu hal yang harus dilakukan dan itu bertolak belakang dengan gerakan revolusi mental," kata Puan dalam acara Gerakan Nasional Revolusi Mental BPJS Ketenagakerjaan di gedung BPJS, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (23/3/2016).
Buntut bentrok antara sebagian sopir taksi konvensional dan pengemudi ojek online di sejumlah tempat, sepanjang Selasa (22/3/2016), polisi mengamankan sekitar 83 orang dari kedua belah pihak. Empat ditahan, satu di antaranya jadi tersangka.
Puan mengatakan demonstrasi merupakan hak warga negara, tetapi tetap harus menjaga ketertiban umum.
"Apa yang mereka lakukan berupa demo itu adalah aspirasi pendapat, merupakan hak dari setiap warga negara, tapi kalau kemudian dilakukan secara anarkis tentu saja itu berbeda," katanya.
Puan mengatakan kementeriannya tidak mencampuri masalah tersebut karena merupakan kewenangan kementerian lain.
"Apa yang mereka lakukan berupa demo itu adalah aspirasi pendapat, merupakan hak dari setiap warga negara, tapi kalau kemudian dilakukan secara anarkis tentu saja itu berbeda," katanya.
Puan mengatakan kementeriannya tidak mencampuri masalah tersebut karena merupakan kewenangan kementerian lain.
Dia berharap polemik kehadiran sistem transportasi berbasis aplikasi online cepat ketemu solusinya.
"Saya dengar hari ini akan dilakukan pertemuan antara menkominfo dengan menhub dan pihak terkait yang berhubungan dengan perhubungan darat, semoga saya berharap segera ada solusi yang terbaik dengan semua pihak," kata Puan.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
- Link Download Gratis Ebook PDF Buku Broken Strings, Memoar Pilu Karya Aurelie Moeremans
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
Pilihan
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
-
Akun RHB Sekuritas Milik Wadirut Dijebol, Ada Transaksi Janggal 3,6 Juta Saham BOBA
-
Danantara Janji Bangkitkan Saham Blue Chip BUMN Tahun Ini
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
Terkini
-
KAI Daop 1 Jakarta Siapkan 158 Ribu Kursi Kereta untuk Libur Isra Miraj
-
Dua Pelaku Pembunuhan Pria di TPU Bekasi Ditangkap, Polisi Sebut Teman Lama Korban!
-
KPPPA Respons Pengakuan Aurelie Moeremans soal Child Grooming: Korban Harus Berani Speak Up!
-
Duka Banjir Cilincing, Pramono Anung Janji Beri Bantuan Usai 3 Warga Tewas Tersengat Listrik
-
Menkes Budi: Cowok Perokok Red Flag, Perempuan Bakal Tanggung Risiko Kanker
-
47 Hari Pascabanjir, Aceh Tamiang Masih Terjebak Krisis Kesehatan dan Air Bersih
-
Gugatan Dikabulkan, Komisi Informasi Pusat Wajibkan KPU Serahkan Salinan Ijazah Jokowi
-
BMKG Rilis Peringatan Dini, Hujan Lebat dan Angin Kencang Berpotensi Landa Jakarta Hari Ini
-
Fauzan Ohorella Soroti Kasus Ijazah Jokowi yang Mandek, Polda Metro Jaya Diminta Bertindak Tegas
-
Kerry Riza Ajak Masyarakat Lihat Perkaranya Berdasarkan Fakta Bukan Fitnah